SAMPIT,KALTENGPOS.CO– Minimnya lapangan pekerjaan,
khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membuat masyarakat banyak
yang menjadi pengangguran. Bahkan masih banyak lulusan sarjana dan diploma yang
masih menganggur, lantaran sulitnya mencari pekerjaan, terlebih lagi di kondisi
saat ini di tengah pandemi Covid-19.
Anggota DPRD
Kabupaten Kotim SP Lumban Gaol mengatakan, lapangan pekerjaan menjadi semakin
sulit ditemukan. Hingga perekonimian masyarakat sangat terpukul, jangankan
mencari pekerjaan bahkan banyak karyawan yang di PHK karena perusahaan tidak
mampu lagi memberi gaji, maka dari itu pemerintah daerah harus mengkaji lagi
untuk mencari solusi bagaimana menciptakan lapangan kerja baru.
“Dengan
adanya lapangan kerja baru, supaya tenaga kerja yang banyak di PHK mendapatkan
pekerjaan lagi dan juga sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan bisa bekerja,
hal ini menjadi PR pemerintah daerah bagaimana menyelesaikan permasalah
ini,” ujar Gaol Rabu (18/11).
Dia juga
mengatakan, apalagi saat ini pemerintah daerah bersama pihak legeslatif tengah menyusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2021 nanti, sehingga momen ini bisa menjadi
salah satu cara untuk memuat anggaran pemberdayaan manusia.
“Saya
melihat di Kabupaten Kotim ini banyak lulusan sarjana yang memiliki potensi
diberbagai bidang oleh karena tidak adanya lapangan pekerjaan dan minimnya
pemberdayaan sehingga mereka harus menganggur,” ucap Gaol pada saat rapat
pembahasan anggaran antara Komisi I dan pemerintah daerah.
Politikus
Partai Demokrat ini juga menyampaikan, selain masalah lapangan pekerjaan
pihaknya juga menyoroti pengadaan subsidi seperti pupuk subsidi ataupun gas
elpiji 3 kilogram yang diperuntukan untuk masyarakat miskin juga harus diawasi.
Agar benar sampai kepada para petani dan masyarakat yang membutuhkan karena
selama ini banyak petani dan masyarakat yang mengeluh sangat sulit untuk
mendapatkan pupuk subsidi maupun gas elpji
3 kilogram, kalaupun ada tetapi harganya juga mahal.
“Kami
meminta pengadaan pupuk bersubsidi dan gas elpiji 3 kilogram harus benar-benar
diawasi agar benar sampai untuk para petani dan masyarakat yang membutuhkan dan
jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan,”
tegas Gaol.
Dirinya juga
mengigatkan kepada pemerintah daerah untuk lebih serius lagi menginpentarisir
aset daerah, seperti lahan kuburan yang diperuntukan untuk pemakaman lintas
agama di Jalan Jendral Sudirman Km 6 yang sesuai dengan SK bupati ada 150
hektare, tetapi saat ini yang clean and clear hanya ada 13 hektare saja.
“Selain
itu juga lahan kuburan yang ada di km 16 malah ada galian C yang diduga
illegal. Kami tidak habis pikir bagaimana jika nanti ada yang mau dimakamkan di
sana dengan kondisi tanah sudah berlobang-lobang akibat galian C itu. Kami
minta pemerintah harus lebih serius menangani ini, jangan ada kesan diabaikan
sehingga ada oknum-oknum berani melakukan pelanggaran atas aset daerah
ini,” tutupnya.