Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan,
posisi PKS yang semakin kokoh di parlemen karena memilih tidak bergabung dengan
Kabinet Presiden Jokowi. Kondisi ini menurutnya membuat PKS lebih objektif dan
total dalam memperjuangkan kepentingan rakyat bangsa dan negara.
“Kami akan jaga amanah itu dengan semaksimal
mungkin berjuang untuk membela kepentingan rakyat dan menolak kebijakan yang
menyengsarakan rakyat,†ujar Jazuli saat acara serap aspirasi masyarakat pada
Masa Reses DPR di Kecamatan Tunjungteja.
Sebagaima dilansir dari keterangan tertulisnya
pada JawaPos.com, Jazuli yang merupakan Anggota DPR Dapil Banten II itu
menuturkan, suara PKS di Pusat naik 10 dari 40 kursi menjadi 50 kursi.
Menurutnya ini bukti PKS semakin dipercaya rakyat.
Ia mencontohkan, demi kepentingan rakyat
Fraksi PKS komit menolak kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri. Kemudian
menolak rencana kenaikan harga Gas Elpiji 3 kg, juga mendesak penyelidikan (hak
angket) skandal Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari Rp 13 triliun.
Jazuli juga melaporkan keberhasilan Fraksi PKS
bersama Fraksi lain mengegolkan UU Pesantren, serta mengusulkan RUU keumatan
antara lain RUU Perlindungan Simbol dan Tokoh Ulama, RUU Ketahanan Keluarga,
dan lain-lain.
Dalam forum tersebut para tokoh masyarakat
yang jadir berharap besar kepada PKS agar mampu mengangkat harkat dan martabat
rakyat kecil dan mendorong pemerintah agar membuat program kesejahteraan rakyat
bukan sebaliknya melahirkan kebijakan yang membuat rakyat semakin susah.
Mereka mendukung PKS menolak kenaikan iuran
BPJS kelas tiga mandiri dan harga-harga kebutuhan rakyat kecil. Secara khusus
para tokoh masyarakat terutama malangan pekerja (buruh) menyoroti RUU Omnibus
Law yang mereka dengar hanya berpihak pada investor dan pemodal.
“Aspirasi ini kami perhatikan betul terutama
menyangkut omnibus law. Bagi Fraksi PKS keberpihakan pada rakyat kecil tidak
bisa ditawar-tawar. Jika nanti setelah pembahasan omnibus law tidak berpihak
pada rakyat, dengan tegas kita akan tolak,†pungkas Jazuli.‎(jpc)