30.1 C
Jakarta
Tuesday, April 22, 2025

Komisi I Sebut SOP Berikan Kepastian Kinerja ASN

BUNTOK รขโ‚ฌโ€œ Ketua Komisi I DPRD
Barsel H Raden Sudarto SH mengatakan, dengan adanya standar operasional prosedur
(SOP) yang telah diterapkan pemerintah bagi aparatur sipil negara (ASN) di
lingkup Pemkab Barsel, akan memberikan kepastian dari semua kinerja yang
dilakukan ASN itu sendiri.

รขโ‚ฌล“Kepastian kinerja itu seperti
menyangkut waktu, biaya, persyaratan, tanggung jawab, koordinasi dan lain-lain
sebagainya,รขโ‚ฌย kata Raden Sudarto, Jumat (6/12) lalu.

Politisi PDIP Barsel itu
menyarankan, agar semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dapat terus menerapkan standar
operasional prosedur di tahun 2020.  รขโ‚ฌล“SOP
diterapkan , tentunya sesuai bidangnya masingรขโ‚ฌโ€œmasing, sehingga tidak ada lagi
alasan pelayanan bagi masyarakat akan terhambat,รขโ‚ฌย tegasnya.

Baca Juga :  Jaksa Bisa Menyidik Perusahaan Terlibat Pembakar Lahan dan Hutan

Anggota Fraksi PDIP itu
kembali mengimbau, agar setiap SKPD untuk mendalami dan memaknai serta memahami
berbagai ketentuan serta hak dan kewajiban dari tugasnya. รขโ‚ฌล“Dengan begitu secara
otomatis penyelenggaraan pemerintah, akan berjalan  dengan baik,รขโ‚ฌย ujarnya. (ner)

 

BUNTOK รขโ‚ฌโ€œ Ketua Komisi I DPRD
Barsel H Raden Sudarto SH mengatakan, dengan adanya standar operasional prosedur
(SOP) yang telah diterapkan pemerintah bagi aparatur sipil negara (ASN) di
lingkup Pemkab Barsel, akan memberikan kepastian dari semua kinerja yang
dilakukan ASN itu sendiri.

รขโ‚ฌล“Kepastian kinerja itu seperti
menyangkut waktu, biaya, persyaratan, tanggung jawab, koordinasi dan lain-lain
sebagainya,รขโ‚ฌย kata Raden Sudarto, Jumat (6/12) lalu.

Politisi PDIP Barsel itu
menyarankan, agar semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dapat terus menerapkan standar
operasional prosedur di tahun 2020.  รขโ‚ฌล“SOP
diterapkan , tentunya sesuai bidangnya masingรขโ‚ฌโ€œmasing, sehingga tidak ada lagi
alasan pelayanan bagi masyarakat akan terhambat,รขโ‚ฌย tegasnya.

Baca Juga :  Jaksa Bisa Menyidik Perusahaan Terlibat Pembakar Lahan dan Hutan

Anggota Fraksi PDIP itu
kembali mengimbau, agar setiap SKPD untuk mendalami dan memaknai serta memahami
berbagai ketentuan serta hak dan kewajiban dari tugasnya. รขโ‚ฌล“Dengan begitu secara
otomatis penyelenggaraan pemerintah, akan berjalan  dengan baik,รขโ‚ฌย ujarnya. (ner)

 

Terpopuler

Artikel Terbaru