PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin memastikan adanya penambahan alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2026.
Penyesuaian anggaran yang disepakati bersama DPRD Kota Palangka Raya ini diarahkan untuk memperkuat respons cepat dan kapasitas penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Di BPBD ada penambahan, di BTT kita ada penambahan,” ujar Fairid, Kamis (17/9/2026).
Ia menjelaskan, APBD Perubahan 2026 mengalami kenaikan sekitar Rp28 miliar. Semula APBD Kota Palangka Raya berada di angka sekitar Rp1,1 triliun, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun.
Menurut Fairid, kenaikan tersebut bersumber dari dua komponen pendapatan. Sebanyak Rp16 miliar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan Rp12 miliar berasal dari dana transfer.
“Dari situ sumber-sumber pendapatan yang ada untuk perubahan APBD tahun 2026,” jelasnya.
Selanjutnya, tambahan anggaran tersebut dialokasikan kepada 33 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Palangka Raya.
Fairid menyebut, tidak seluruh OPD mendapatkan penambahan anggaran karena terdapat pula OPD yang mengalami pengurangan anggaran.
“Salah satunya yang bertambah adalah BPBD Kota Palangka Raya,” pungkasnya.(mg1)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin memastikan adanya penambahan alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2026.
Penyesuaian anggaran yang disepakati bersama DPRD Kota Palangka Raya ini diarahkan untuk memperkuat respons cepat dan kapasitas penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Di BPBD ada penambahan, di BTT kita ada penambahan,” ujar Fairid, Kamis (17/9/2026).
Ia menjelaskan, APBD Perubahan 2026 mengalami kenaikan sekitar Rp28 miliar. Semula APBD Kota Palangka Raya berada di angka sekitar Rp1,1 triliun, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun.
Menurut Fairid, kenaikan tersebut bersumber dari dua komponen pendapatan. Sebanyak Rp16 miliar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan Rp12 miliar berasal dari dana transfer.
“Dari situ sumber-sumber pendapatan yang ada untuk perubahan APBD tahun 2026,” jelasnya.
Selanjutnya, tambahan anggaran tersebut dialokasikan kepada 33 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Palangka Raya.
Fairid menyebut, tidak seluruh OPD mendapatkan penambahan anggaran karena terdapat pula OPD yang mengalami pengurangan anggaran.
“Salah satunya yang bertambah adalah BPBD Kota Palangka Raya,” pungkasnya.(mg1)
