Fraksi PAN Dorong Perusahaan Ikut Aktif Tangani Karhutla di Palangka Raya

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palangka Raya mendorong keterlibatan lebih besar perusahaan swasta dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di wilayah Kota Palangka Raya dan Kalimantan Tengah.

“Penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah semata, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, Jumat (4/9/2026).

Fraksi PAN menilai karhutla dan kabut asap yang saat ini melanda Palangka Raya bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, sektor pendidikan, hingga kualitas hidup warga secara keseluruhan.

Baca Juga :  Sinergitas Penanganan Karhutla di Barsel Diminta Diperkuat

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya penanggulangan karhutla agar kondisi ini segera membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” ujarnya.

Dalam pembahasan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, PAN juga mempertanyakan besaran anggaran yang secara khusus dialokasikan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla.

“Perlu ada penjelasan mengenai berapa besar anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla, karena persoalan ini menjadi isu yang sangat penting bagi masyarakat,” tegas Syaufwan.

Dia menjelaskan, keterlibatan sektor swasta harus diwujudkan secara nyata melalui dukungan sarana dan prasarana, personel, hingga bantuan operasional dalam kegiatan pemadaman maupun pencegahan kebakaran.

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  Fairid Naparin Tekankan Hunian Nyaman dan Kepastian Hukum dalam Raperda

“Perusahaan-perusahaan swasta perlu ikut mengambil peran dan tanggung jawab sosial dalam mendukung upaya penanganan karhutla, baik melalui penyediaan sarana, personel maupun dukungan operasional di lapangan,” katanya.

Fraksi PAN menilai diperlukan pola kolaborasi yang jelas dan terkoordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, serta masyarakat agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Selain itu, Fraksi PAN juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada kelompok pemadam kebakaran swadaya dan relawan masyarakat yang selama ini turut membantu penanganan karhutla di berbagai lokasi.

“Relawan dan kelompok pemadam swadaya merupakan bagian penting dalam penanganan karhutla. Dukungan terhadap mereka perlu diperkuat agar kapasitas penanganan di lapangan semakin optimal,” ungkap Syaufwan. (adr)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palangka Raya mendorong keterlibatan lebih besar perusahaan swasta dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di wilayah Kota Palangka Raya dan Kalimantan Tengah.

“Penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah semata, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, Jumat (4/9/2026).

Fraksi PAN menilai karhutla dan kabut asap yang saat ini melanda Palangka Raya bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, sektor pendidikan, hingga kualitas hidup warga secara keseluruhan.

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  Sinergitas Penanganan Karhutla di Barsel Diminta Diperkuat

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya penanggulangan karhutla agar kondisi ini segera membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” ujarnya.

Dalam pembahasan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, PAN juga mempertanyakan besaran anggaran yang secara khusus dialokasikan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla.

“Perlu ada penjelasan mengenai berapa besar anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla, karena persoalan ini menjadi isu yang sangat penting bagi masyarakat,” tegas Syaufwan.

Dia menjelaskan, keterlibatan sektor swasta harus diwujudkan secara nyata melalui dukungan sarana dan prasarana, personel, hingga bantuan operasional dalam kegiatan pemadaman maupun pencegahan kebakaran.

Baca Juga :  Fairid Naparin Tekankan Hunian Nyaman dan Kepastian Hukum dalam Raperda

“Perusahaan-perusahaan swasta perlu ikut mengambil peran dan tanggung jawab sosial dalam mendukung upaya penanganan karhutla, baik melalui penyediaan sarana, personel maupun dukungan operasional di lapangan,” katanya.

Fraksi PAN menilai diperlukan pola kolaborasi yang jelas dan terkoordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, serta masyarakat agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Selain itu, Fraksi PAN juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada kelompok pemadam kebakaran swadaya dan relawan masyarakat yang selama ini turut membantu penanganan karhutla di berbagai lokasi.

“Relawan dan kelompok pemadam swadaya merupakan bagian penting dalam penanganan karhutla. Dukungan terhadap mereka perlu diperkuat agar kapasitas penanganan di lapangan semakin optimal,” ungkap Syaufwan. (adr)

Terpopuler

Artikel Terbaru