PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto
Sabran menerima secara langsung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun
2020 yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf
Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).
DIPA Kalteng tahun 2020 mengalami kenaikan hingga Rp 300 Miliar
“Pagi tadi Pak Gubernur
Sugianto Sabran secara langsung menerima DIPA dari Presiden Pak Jokowi. DIPA
Kalteng pada tahun 2020 sebesar Rp17,790 triliun. Artinya mengalami kenaikan
sekitar Rp 300 M dibandingkan tahun 2019,” kata Kepala Bappedalitbang
Kalteng Yuren S Bahat, Kamis
(14/11/2019).
Selain DIPA, juga dilaksanakan
penyerahan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada
Gubernur Kalteng bersama kepala daerah dari provinsi lainnya, sebagai wakil
pemerintah pusat di daerah. Alokasi anggaran keseluruhan yang Kalteng terima
pada tahun 2020, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Rp 515 M lebih, Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA) Rp 988 M lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp
10,5 T lebih.
Kemudian Dana Alokasi Khusus
Fisik (DAKF) Rp 1,9 T lebih, Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAKN) Rp 1,8 T
lebih, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 463 M lebih. Kemudian Dana Desa (DD) Rp
1,4 T lebih.
Selanjutnya terbagi kepada
pemerintah provinsi serta masing-masing pemerintah kabupaten dan kota di
Kalteng, yakni Pemprov Kalteng Rp 3,335 T lebih, Barito Selatan Rp 935 M lebih,
Barito Utara Rp 1,017 T lebih, Kapuas Rp 1,616 T lebih, Kotawaringin Barat Rp
1,194 T lebih. Selanjutnya Kotawaringin Timur Rp 1,366 T lebih, Palangka Raya
Rp 950 M lebih, Katingan Rp 1,121 T lebih, Seruyan Rp 1,027 T, Sukamara Rp 636
M lebih, Lamandau Rp 775 M lebih, Gunung Mas Rp 970 M lebih, Pulang Pisau Rp
900 M lebih, Murung Raya Rp 1,122 T lebih serta Barito Timur Rp 820 M lebih.
Sementara itu dalam siaran pers
yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI, presiden juga menyerahkan langsung
secara simbolis DIPA kepada 12 kementerian atau lembaga yang memiliki nilai
prioritas belanja pemerintah yang tinggi, serta memiliki peran strategis.
Dalam sambutannya, presiden
menyampaikan bahwa untuk pendanaan pembangunan dan penyelenggaran pemerintahan
tahun 2020, Belanja Negara direncanakan mencapai Rp 2.540,4 T.
Dari jumlah tersebut, sebesar
Rp909,6 triliun akan dialokasikan kepada 87 kementerian atau lembaga dan
anggaran sebesar Rp856,9 triliun akan dialokasikan untuk TKDD. Diharapkan
anggaran tersebut, dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk
peningkatan, serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
“Saya ingin melihat ada
perubahan cara bergerak kita, pola pikir atau sudut pandang kita. Pola-pola
lama yang harus kita tinggalkan. Mulai secepat-cepatnya belanja, terutama
belanja modal dari DIPA yang sudah diserahkan,” kata Jokowi. (arj/nto)