PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan memperkuat koordinasi dengan PT PLN (Persero) menyusul pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan agar gangguan pasokan listrik segera teratasi dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Diketahui, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalteng sejak 22 hingga 29 Juni 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Agustiar usai mengikuti pertemuan rutin bersama insan pers di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Minggu (28/6) malam.
Menurut Agustiar, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran sama pentingnya dengan ketersediaan air bersih. Karena itu, pemadaman yang terjadi berulang kali dinilai sangat berdampak terhadap aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik.
“Mati lampu ya pasti mengganggu. Karena listrik itu sama seperti air, sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui persoalan kelistrikan merupakan kewenangan PT PLN (Persero). Namun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak akan tinggal diam dan akan terus memperkuat koordinasi dengan PLN agar persoalan tersebut segera mendapat solusi.
“Kita pasti berkoordinasi, walaupun ini bukan kewenangan langsung pemerintah provinsi. Kita akan memperkuat koordinasi dengan PLN. Sangat disayangkan kalau sampai pelayanan publik ikut terganggu,” tegasnya. (*rif/ala/kpg)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan memperkuat koordinasi dengan PT PLN (Persero) menyusul pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan agar gangguan pasokan listrik segera teratasi dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Diketahui, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalteng sejak 22 hingga 29 Juni 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Agustiar usai mengikuti pertemuan rutin bersama insan pers di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Minggu (28/6) malam.
Menurut Agustiar, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran sama pentingnya dengan ketersediaan air bersih. Karena itu, pemadaman yang terjadi berulang kali dinilai sangat berdampak terhadap aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik.
“Mati lampu ya pasti mengganggu. Karena listrik itu sama seperti air, sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui persoalan kelistrikan merupakan kewenangan PT PLN (Persero). Namun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak akan tinggal diam dan akan terus memperkuat koordinasi dengan PLN agar persoalan tersebut segera mendapat solusi.
“Kita pasti berkoordinasi, walaupun ini bukan kewenangan langsung pemerintah provinsi. Kita akan memperkuat koordinasi dengan PLN. Sangat disayangkan kalau sampai pelayanan publik ikut terganggu,” tegasnya. (*rif/ala/kpg)
