PROKALTENG.CO-Masa libur sekolah dinilai dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memanfaatkan periode jeda kegiatan belajar mengajar untuk mengevaluasi secara menyeluruh berbagai aspek pelaksanaan program yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional tersebut.
Dikatakan Charles, evaluasi diperlukan agar berbagai persoalan yang masih muncul dalam implementasi program dapat segera diperbaiki sebelum kegiatan kembali berjalan normal.
Minta Operasional SPPG Dihentikan Sementara
Charles berpandangan bahwa masa libur sekolah merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Karena itu, ia mengusulkan agar operasional SPPG dihentikan sementara selama periode libur berlangsung.
“Terkait dengan masa libur sekolah, saya justru melihat ini sebagai momentum yang tepat untuk menghentikan sementara operasional SPPG dan melakukan evaluasi secara total,” ujar Charles dikutip fajar.co.id, Minggu 14 Juni 2026.
Baginya, langkah tersebut dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan.
Ingatkan Persoalan Tata Kelola dan Akuntabilitas
Charles mengatakan bahwa pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus pada keberlangsungan operasional program tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi perhatian publik.
Ia menyinggung pentingnya pembenahan tata kelola, efektivitas pelaksanaan hingga aspek akuntabilitas program.
“Jangan sampai pemerintah terus memaksakan operasional dari program ini, sementara berbagai persoalan tata kelola, efektivitas, akuntabilitasnya masih belum diperbaiki,” tukasnya.
Lanjut Charles, keberlanjutan program akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Selain evaluasi, Charles juga meminta pemerintah tidak ragu melakukan perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menilai sikap terbuka terhadap kritik dan evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
“Dan saya berharap pemerintah juga bisa terus berani melakukan koreksi apabila memang ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan program MPG ini,” imbuhnya.
Keberhasilan Bukan Soal Besarnya Anggaran
Lebih jauh, Charles menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Program MBG tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang terserap atau jumlah titik layanan yang berhasil dibentuk.
Menurutnya, yang paling penting adalah sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kualitas gizi masyarakat.
“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan program ini bukan seberapa cepat anggaranya dihabiskan atau seberapa banyak titik yang dibuka,” terangnya.
Charles menambahkan bahwa efektivitas program harus berjalan beriringan dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ia mengingatkan bahwa dana yang digunakan dalam program tersebut berasal dari uang rakyat sehingga harus dikelola secara hati-hati.
“Tetapi seberapa efektif program ini bisa menjawab persoalan gizi masyarakat dan seberapa baik uang rakyat dikelola secara transparan dan akuntabel,” kuncinya. (fjr/jpg)
