PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pati Sahli Bidang Banusia Panglima TNI, Kolonel Caj (K), Nurjanah Suat menegaskan komitmen TNI dalam mendukung penyelesaian persoalan sampah melalui gerakan lingkungan bebas sampah (Zero Waste) yang disosialisasikan kepada jajaran kewilayahan sebagai tindak lanjut instruksi Panglima TNI.
“Bapak Panglima TNI sesuai instruksi Presiden harus membantu menyelesaikan masalah sampah pemerintah yang saat ini sangat luar biasa dan masih belum bisa ditangani dengan tuntas. Permasalahan besar di Indonesia ada tiga, yaitu kemacetan, banjir, dan sampah. Jika salah satunya dapat diselesaikan, maka pemimpin daerah bisa dikatakan berhasil,” ujar Nurjanah seusai sosialisasi di Balai Berkah Makodam XXII/TB, Jalan Imam Bonjol, Palangka Raya, Selasa (19/5/2026).
Dia menjelaskan, program TNI Zero Waste diarahkan agar setiap satuan TNI mampu menyelesaikan persoalan sampah secara mandiri tanpa membebani lingkungan sekitar. Konsep tersebut diterapkan mulai dari tingkat kodam, korem, hingga kodim agar sampah dapat diolah dan diselesaikan di lokasi masing-masing.
“TNI memberikan contoh kepada kewilayahan bagaimana menyelesaikan sampah habis di tempat. Baik itu di kodam, korem, maupun kodim, sehingga tidak ada lingkungan TNI yang mengotori wilayah sekitar karena sampah bisa selesai di tempat,” katanya.
Menurut Nurjanah, gerakan ini memang diawali dari internal TNI, karena berada dalam lingkup kewenangan Panglima TNI. Namun, pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan berbagai institusi lain dalam pengelolaan sampah berbasis mandiri.
“Karena Bapak Panglima lingkupnya TNI, maka diawali dari lingkungan TNI di kewilayahan dengan memberikan contoh bahwa TNI tidak mengeluarkan sampah keluar dari satuan,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia mendorong adanya sinergi antara jajaran TNI di daerah dengan pemerintah daerah maupun pelaku usaha guna mencari solusi pengelolaan sampah di masing-masing wilayah. Upaya tersebut dinilai penting agar volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sementara (TPS) maupun tempat pembuangan akhir (TPA) dapat ditekan.
“Kodam-kodam nanti bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan para pengusaha untuk bagaimana membantu mengatasi sampah di provinsi, kota, maupun kabupaten. Harapannya sampah habis di instansi masing-masing, di lingkungan usaha, dan di kompleks perumahan sehingga tidak lagi dibuang ke TPS atau TPA,” jelasnya.
Saat ditanya terkait kondisi pengelolaan sampah di Kalimantan Tengah, Nurjanah menilai masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Kalau saya lihat, mohon maaf, kayaknya masih banyak PR-nya,” ujarnya singkat.
Dia menambahkan, tantangan pengelolaan sampah bukan hanya terjadi di satu daerah tertentu, melainkan menjadi persoalan yang dihadapi seluruh provinsi di Indonesia. Hal itu sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah.
“Semua provinsi saya rasa memiliki problem yang sama bagaimana cara mengatasi sampah di wilayahnya masing-masing,” katanya.
Dia berharap langkah yang dicontohkan TNI melalui gerakan Zero Waste dapat diikuti pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat luas agar persoalan sampah dapat diselesaikan secara kolektif dari sumbernya. (adr)
