NANGA BULIK, PROKALTENG.CO -Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menghadiri Rapat Paripurna 3 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kabupaten Lamandau yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lamandau. Kehadiran orang nomor satu di Bumi Bahaum Bakuba ini, merupakan bentuk komitmen eksekutif dalam memenuhi kewajiban konstitusional terkait transparansi tata kelola pemerintahan daerah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lamandau dan dihadiri oleh jajaran unsur Forkopimda, para wakil ketua serta anggota DPRD, kepala perangkat daerah, hingga berbagai tamu undangan lainnya. Suasana rapat berlangsung khidmat, menunjukkan sinergitas yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif demi kemajuan daerah.
Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian catatan strategis DPRD Kabupaten Lamandau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lamandau mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025. Catatan strategis ini merupakan hasil evaluasi mendalam dari pihak legislatif terhadap capaian kinerja program yang telah dijalankan selama satu tahun anggaran sebelumnya.
Rizky mengatakan bahwa seluruh catatan, masukan, maupun kritik membangun yang disampaikan oleh DPRD merupakan instrumen penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Terimakasih masukan dan saran dari DPRD Lamandau akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengoptimalkan serapan anggaran dan efektivitas program di masa mendatang,” ujarnya, Kamis (30/4).
Lebih lanjut, bupati menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan setiap rekomendasi DPRD dapat diimplementasikan dengan baik.
“Saya berharap komunikasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan dewan terus terjaga, mengingat tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks dan membutuhkan keselarasan pandangan dalam menyusun skala prioritas,” tuturnya.
Rapat diakhiri dengan penyerahan dokumen catatan strategis dari pimpinan DPRD kepada Bupati Lamandau secara simbolis. Dengan diterimanya rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamandau berkomitmen untuk segera menindaklanjuti poin-poin krusial guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas. (bib)
