PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat kerja gabungan lintas sektor di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Selasa (28/4).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, didampingi Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah.
Agenda utama membahas evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025. Sejumlah perangkat daerah teknis turut dihadirkan untuk menjelaskan capaian dan pelaksanaan program strategis.
Pembahasan ini menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai target dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Muhajirin menegaskan, evaluasi LKPj merupakan instrumen penting dalam mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah. “Kami ingin memastikan setiap program tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
DPRD Kalteng menekankan pengawasan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi program di lapangan, mencakup pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah. “Kami berharap ada evaluasi menyeluruh agar pembangunan Kalteng lebih baik dan berkelanjutan,” tambahnya.
Hasil rapat ini diharapkan menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas program pembangunan ke depan, dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.(kpg)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat kerja gabungan lintas sektor di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Selasa (28/4).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, didampingi Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah.
Agenda utama membahas evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025. Sejumlah perangkat daerah teknis turut dihadirkan untuk menjelaskan capaian dan pelaksanaan program strategis.
Pembahasan ini menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai target dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Muhajirin menegaskan, evaluasi LKPj merupakan instrumen penting dalam mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah. “Kami ingin memastikan setiap program tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
DPRD Kalteng menekankan pengawasan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi program di lapangan, mencakup pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah. “Kami berharap ada evaluasi menyeluruh agar pembangunan Kalteng lebih baik dan berkelanjutan,” tambahnya.
Hasil rapat ini diharapkan menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas program pembangunan ke depan, dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.(kpg)
