Setelah Prabowo Kunjungi Golkar, Koalisi Jokowi Rawan Gesekan Internal

Safari politik Ketua
Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke petinggi-petinggi partai koalisi
pemerintah belum berhenti. Hal itu makin menguatkan indikasi bahwa Gerindra
akan masuk dalam gerbong pemerintah.

Di satu sisi, masuknya
Gerindra bisa menambah stabilitas pemerintahan jika dikelola dengan baik.

Apalagi jika nanti
Partai Demokrat turut bergabung. Namun, di sisi lain, koalisi yang gemuk
tersebut juga bisa memunculkan gejolak di tengah jalan.

Direktur Indonesia
Political Review Ujang Komaruddin menyatakan, secara teoretis, banyaknya partai
pemerintah membuat stabilitas di parlemen relatif stabil. Namun, ada risiko
pada stabilitas di internal. Sebab, masing-masing membawa kepentingan. ”Yang
pasti akan terjadi perang dingin, gesek-gesekan, selama lima tahun,” ujarnya
kepada Jawa Pos kemarin (15/10).

Terlebih, lanjut
Ujang, basis koalisi yang diusung partai-partai di Indonesia selama ini bukan
hal yang prinsip seperti ideologis. Melainkan atas dasar kepentingan. Praktis,
tidak ada ikatan yang kuat.

Ujang mengatakan, di
Indonesia pernah terjadi preseden yang negatif terkait koalisi yang terlampau
gemuk. Itu merujuk pada kondisi periode kedua pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Koalisi yang gemuk justru menghadirkan pemerintahan yang
gaduh. ”Kita ingat PKS di zaman SBY. Bagaimana PKS menjadi (baca: mendapat
kursi, Red) menteri (di pemerintahan) SBY, tapi sering mengkritik SBY,”
imbuhnya.

Menurut Ujang,
komposisi di koalisi pemerintah yang gemuk akan membuat kedudukan oposisi tidak
cukup kuat. Nah, tidak kuatnya oposisi membuat sistem check and balance tidak
berjalan. Pemerintahan berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan secara
berlebihan.

Kemarin Prabowo
Subianto melanjutkan safari politik dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar
Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar. ”Ini sebuah kehormatan bagi Partai
Golkar,” kata Airlangga.

Prabowo tiba di kantor
partai beringin itu pukul 15.52. Dia didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad
Muzani, Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo.
Airlangga mengatakan, kunjungan Prabowo merupakan acara homecoming atau kembali
ke rumah. ”Karena Pak Prabowo adalah salah satu alumni terbaik Partai Golkar,”
ucapnya setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo.

Dalam pertemuan,
lanjut menteri perindustrian itu, pihaknya membicarakan banyak hal bersama
Prabowo. Terutama soal kerja sama antara Golkar dan Gerindra. Salah satunya,
bagaimana menciptakan stabilitas politik di parlemen.

Airlangga menegaskan
bahwa stabilitas politik sangat penting. Sebab, hal itu akan memengaruhi bidang
yang lain. ”Dengan stabilitas politik, kita bisa bangun stabilitas keamanan dan
stabilitas ekonomi. Jadi, stabilitas politik harus terus dijaga karena sangat
menentukan kondisi bangsa,” paparnya.

Soal kemungkinan
Gerindra masuk kabinet pemerintahan Jokowi, Airlangga menyatakan bahwa Golkar dan
Gerindra mempunyai banyak kesamaan. Salah satunya kesejarahan yang sama. Namun,
jelas Airlangga, pertemuan itu hanya membahas kerja sama di parlemen. ”Konteks
lain (koalisi, Red) menjadi domain Pak Presiden,” ujarnya.

Sementara itu, Prabowo
mengaku tidak merasa canggung datang ke kantor Partai Golkar. Sebab, dia
merupakan salah seorang lulusan partai yang berkuasa saat Orde Baru tersebut.
Menurut mantan Danjen Kopassus itu, kedua partai sepakat menjaga bangsa dan
negara serta bersama-sama berjuang untuk rakyat. Tentu dengan menjalin
komunikasi yang baik antarpartai. ”Ini akan berdampak baik untuk stabilitas,”
katanya.

Ketua DPP Partai
Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, keputusan boleh tidaknya Gerindra
bergabung dalam koalisi bukan kewenangan Golkar. Tapi, harus ada kesepahaman
bersama dengan partai lain. Begitu juga halnya soal kabinet. Bukan kewenangan
Golkar, melainkan presiden.

Anggota DPR itu
menegaskan bahwa pihaknya menginginkan partai koalisi yang sudah bekerja keras
lebih diprioritaskan. Selain itu, pihaknya menghendaki demokrasi betul-betul
dibangun berdasar sistem politik yang sehat dan ada keseimbangan politik.

Di bagian lain, PKS
kembali menegaskan diri sebagai partai oposisi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
menuturkan, semua partai penyokong Prabowo-Sandiaga Uno di pilpres lalu
sebaiknya bergabung dalam barisan oposisi. Menurut dia, kebijakan pemerintah
yang tidak dikawal oposisi rawan melenceng dan merugikan publik. ”Yakinlah,
oposisi akan bersama-sama kekuatan civil society untuk
mengawal pemerintahan,” katanya.

Bagi Mardani, bukan
masalah Prabowo bertemu Presiden Jokowi serta menjalin komunikasi dengan semua
ketua umum parpol pendukung pemerintah. Namun, pada saat bersamaan, seharusnya
Prabowo menyatakan sikap tegas sebagai oposisi. ”Tegaskan saja kami akan jadi
oposisi yang kritis konstruktif. PKS sebagai oposisi siap memberikan gagasan
yang solutif,” tandas anggota DPR itu.(jpg)

Safari politik Ketua
Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke petinggi-petinggi partai koalisi
pemerintah belum berhenti. Hal itu makin menguatkan indikasi bahwa Gerindra
akan masuk dalam gerbong pemerintah.

Di satu sisi, masuknya
Gerindra bisa menambah stabilitas pemerintahan jika dikelola dengan baik.

Apalagi jika nanti
Partai Demokrat turut bergabung. Namun, di sisi lain, koalisi yang gemuk
tersebut juga bisa memunculkan gejolak di tengah jalan.

Direktur Indonesia
Political Review Ujang Komaruddin menyatakan, secara teoretis, banyaknya partai
pemerintah membuat stabilitas di parlemen relatif stabil. Namun, ada risiko
pada stabilitas di internal. Sebab, masing-masing membawa kepentingan. ”Yang
pasti akan terjadi perang dingin, gesek-gesekan, selama lima tahun,” ujarnya
kepada Jawa Pos kemarin (15/10).

Terlebih, lanjut
Ujang, basis koalisi yang diusung partai-partai di Indonesia selama ini bukan
hal yang prinsip seperti ideologis. Melainkan atas dasar kepentingan. Praktis,
tidak ada ikatan yang kuat.

Ujang mengatakan, di
Indonesia pernah terjadi preseden yang negatif terkait koalisi yang terlampau
gemuk. Itu merujuk pada kondisi periode kedua pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Koalisi yang gemuk justru menghadirkan pemerintahan yang
gaduh. ”Kita ingat PKS di zaman SBY. Bagaimana PKS menjadi (baca: mendapat
kursi, Red) menteri (di pemerintahan) SBY, tapi sering mengkritik SBY,”
imbuhnya.

Menurut Ujang,
komposisi di koalisi pemerintah yang gemuk akan membuat kedudukan oposisi tidak
cukup kuat. Nah, tidak kuatnya oposisi membuat sistem check and balance tidak
berjalan. Pemerintahan berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan secara
berlebihan.

Kemarin Prabowo
Subianto melanjutkan safari politik dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar
Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar. ”Ini sebuah kehormatan bagi Partai
Golkar,” kata Airlangga.

Prabowo tiba di kantor
partai beringin itu pukul 15.52. Dia didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad
Muzani, Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo.
Airlangga mengatakan, kunjungan Prabowo merupakan acara homecoming atau kembali
ke rumah. ”Karena Pak Prabowo adalah salah satu alumni terbaik Partai Golkar,”
ucapnya setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo.

Dalam pertemuan,
lanjut menteri perindustrian itu, pihaknya membicarakan banyak hal bersama
Prabowo. Terutama soal kerja sama antara Golkar dan Gerindra. Salah satunya,
bagaimana menciptakan stabilitas politik di parlemen.

Airlangga menegaskan
bahwa stabilitas politik sangat penting. Sebab, hal itu akan memengaruhi bidang
yang lain. ”Dengan stabilitas politik, kita bisa bangun stabilitas keamanan dan
stabilitas ekonomi. Jadi, stabilitas politik harus terus dijaga karena sangat
menentukan kondisi bangsa,” paparnya.

Soal kemungkinan
Gerindra masuk kabinet pemerintahan Jokowi, Airlangga menyatakan bahwa Golkar dan
Gerindra mempunyai banyak kesamaan. Salah satunya kesejarahan yang sama. Namun,
jelas Airlangga, pertemuan itu hanya membahas kerja sama di parlemen. ”Konteks
lain (koalisi, Red) menjadi domain Pak Presiden,” ujarnya.

Sementara itu, Prabowo
mengaku tidak merasa canggung datang ke kantor Partai Golkar. Sebab, dia
merupakan salah seorang lulusan partai yang berkuasa saat Orde Baru tersebut.
Menurut mantan Danjen Kopassus itu, kedua partai sepakat menjaga bangsa dan
negara serta bersama-sama berjuang untuk rakyat. Tentu dengan menjalin
komunikasi yang baik antarpartai. ”Ini akan berdampak baik untuk stabilitas,”
katanya.

Ketua DPP Partai
Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, keputusan boleh tidaknya Gerindra
bergabung dalam koalisi bukan kewenangan Golkar. Tapi, harus ada kesepahaman
bersama dengan partai lain. Begitu juga halnya soal kabinet. Bukan kewenangan
Golkar, melainkan presiden.

Anggota DPR itu
menegaskan bahwa pihaknya menginginkan partai koalisi yang sudah bekerja keras
lebih diprioritaskan. Selain itu, pihaknya menghendaki demokrasi betul-betul
dibangun berdasar sistem politik yang sehat dan ada keseimbangan politik.

Di bagian lain, PKS
kembali menegaskan diri sebagai partai oposisi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
menuturkan, semua partai penyokong Prabowo-Sandiaga Uno di pilpres lalu
sebaiknya bergabung dalam barisan oposisi. Menurut dia, kebijakan pemerintah
yang tidak dikawal oposisi rawan melenceng dan merugikan publik. ”Yakinlah,
oposisi akan bersama-sama kekuatan civil society untuk
mengawal pemerintahan,” katanya.

Bagi Mardani, bukan
masalah Prabowo bertemu Presiden Jokowi serta menjalin komunikasi dengan semua
ketua umum parpol pendukung pemerintah. Namun, pada saat bersamaan, seharusnya
Prabowo menyatakan sikap tegas sebagai oposisi. ”Tegaskan saja kami akan jadi
oposisi yang kritis konstruktif. PKS sebagai oposisi siap memberikan gagasan
yang solutif,” tandas anggota DPR itu.(jpg)