PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO -Langkah strategis pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk bergabung dalam forum perdamaian (Board Of Peace) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Kebijakan ini dinilai tidak hanya mengancam prinsip politik luar negeri bebas aktif, namun juga membawa risiko ekonomi dan keamanan yang serius di tengah memanasnya persaingan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
Pengamat Ekonomi Pembangunan dari Universita Palangka Raya (UPR), Suherman menilai bahwa keputusan ini menandai pergeseran fundamental posisi Indonesia. Indonesia dikhawatirkan tidak lagi dilihat sebagai “penengah” (honest broker) di kawasan, melainkan perpanjangan tangan kepentingan geopolitik negara adidaya.
Sorotan utama tertuju pada proses pengambilan keputusan yang dinilai elitis. Bergabungnya Indonesia ke forum tersebut terjadi di tengah konsolidasi kekuasaan pasca-pemilu yang menyisakan ruang oposisi yang sangat sempit.
“Kita bisa lihat kondisi Indonesia saat ini hampir tak ada oposisi yang kuat. Hampir tak ada debat publik yang substansial, yang dibahas masih banyak seputaran legalitas ijazah,” ujarnya kepada wartawan Prokalteng, Selasa (27/1/26).
Ia menambahkan bahwa kebijakan luar negeri yang sangat strategis ini diputuskan dalam ruang tertutup para elite. Sementara rakyat hanya menjadi penonton dengan akses minimal untuk memberikan masukan.
“Ini bukan ciri demokrasi yang matang. Ini adalah salah satu tanda politik luar negeri tanpa pengawasan publik,” tegasnya.
Dari sisi keamanan, Suherman juga menjelaskan bahwa kedekatan struktural dengan Washington dinilai otomatis menempatkan Indonesia dalam radar rivalitas global. Kawasan Indo-Pasifik yang seharusnya netral, kini semakin tegas menjadi medan kontestasi antara AS dan Tiongkok.
Dengan memilih “satu meja” bersama AS, Indonesia dinilai berisiko kehilangan fleksibilitas bermanuver. Narasi bahwa aliansi ini memperkuat keamanan nasional justru dibantah keras.
“Kita tidak sedang memperkuat keamanan. Kita sedang mengundang risiko geopolitik ke halaman rumah sendiri, dan ini bukanlah pertanda baik untuk Indonesia,” ungkapnya.
Selain isu keamanan, akademisi ekonomi pembangunan Universitas Palangka Raya itu juga memaparkan dampak ekonomi menjadi kekhawatiran terbesar. Meski kedekatan dengan AS mungkin membawa angin segar bagi sebagian investor Barat, realitas neraca dagang menunjukkan bahwa Tiongkok masih menjadi mitra terbesar Indonesia.
Eskalasi ketegangan geopolitik dikhawatirkan dapat membuat Indonesia terjepit. Dampak pertamanya diprediksi akan memukul sektor ekspor, investasi, dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang kini pergerakannya makin mendekati level psikologis Rp17.000 per Dolar AS.
Publik diingatkan pada preseden ekonomi yang terjadi awal tahun 2025 lalu saat Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS. Kala itu, tarif impor produk Indonesia sempat mengalami guncangan akibat respons kebijakan dagang AS. Kini, situasi sebaliknya bisa terjadi dengan Tiongkok.
“Diplomasi yang tidak netral pasti akan mahal ongkos ekonominya,” tutup Suherman mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menavigasi dua kekuatan besar dunia. (*her)
