JAKARTA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo berharap agar pemerintah pusat dapat menerapkan sistem pembagian dana bagi hasil yang lebih proporsional antara pusat dan daerah. Pembagian tersebut khususnya bagi wilayah yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
Itu disampaikan saat tampil sebagai salah satu narasumber dalam CNN Indonesia Leadership Forum bertajuk Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).
Edy menegaskan bahwa Kalteng memiliki peran strategis sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional, terutama melalui hasil sumber daya alam (SDA) dari sektor perkebunan dan pertambangan.
Ia menyebut, meskipun Kalteng menjadi daerah penghasil utama komoditas unggulan, seperti kelapa sawit dan batu bara, namun porsi dana bagi hasil yang diterima daerah masih belum sebanding dengan kontribusinya terhadap kas negara.
“Kalteng itu kan kaya dengan potensi sumber daya alam. Kita di perkebunan kelapa sawit saja, itu luas lahannya 3 juta hektare. Sawit 3 juta hektare. Itu baru di perkebunan, belum lagi sektor perhutanan. Terus pertambangan… Kita punya batu bara, silika, sirkon, bauksit,” ujarnya.
Edy menambahkan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam mencapai angka fantastis hingga ratusan triliun rupiah secara nasional.
Namun, ketika dana tersebut dikembalikan ke daerah penghasil, jumlahnya menurun drastis dan bahkan tidak sebanding dengan potensi yang disumbangkan.
“Melalui PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu kan ratusan triliun, triliunan. Nah, ketika kembali ke daerah, ke Kalimantan Tengah, ke daerah penghasil, itu nilainya enggak sampai ratusan, enggak sampai triliunan, bahkan mungkin hanya sekian miliar,” ungkapnya.
Menurut Wagub dua periode, ketimpangan tersebut membuat pembangunan di daerah, khususnya di sektor infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, berjalan lebih lambat.
Padahal, pembangunan infrastruktur membuka konektivitas wilayah yang masih terisolasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di pedalaman.
Ia juga menekankan bahwa pembagian hasil yang lebih adil bukan hanya akan memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
Dengan dukungan dana yang memadai, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan pabrik pengolahan, fasilitas hilirisasi, serta infrastruktur penunjang ekonomi lainnya.
Langkah tersebut, menurutnya, menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah, menekan laju inflasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kalteng.(mmc kalteng)