PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026,  di ruangan rapat paripurna, Selasa (14/10).
Rapat tersebut dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (14/10), dipimpin langsung Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong dan dihadiri Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, jajaran anggota dewan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kalteng menyatakan menerima Nota Keuangan dan RAPBD 2026 dengan 7,3 T, namun memberikan sejumlah catatan penting yang ditujukan sebagai masukan konstruktif bagi Pemerintah Provinsi.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yetro M Yoseph, mengapresiasi terhadap penyusunan dokumen RAPBD, namun menyoroti perlunya penjelasan atas proyeksi pendapatan sebesar Rp7,105 triliun.
“Kami mohon penjelasan mengenai dasar perhitungan proyeksi pendapatan ini. Mengingat fluktuasi ekonomi global dan situasi nasional yang tidak stabil, apakah proyeksi ini sudah memperhitungkan kemungkinan penurunan dari sektor-sektor utama?” ujar Yetro.
Fraksi PDIP juga menyoroti defisit anggaran sebesar Rp266 miliar yang ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) , serta mendorong peningkatan alokasi untuk sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM, pertanian, perikanan, dan peternakan.
“Kami mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, tapi meminta perhatian lebih terhadap sektor-sektor yang menopang ketahanan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Selanjutnya, Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Okki Maulana, mengapresiasi kinerja Bank Kalteng yang mampu menyumbang PAD melalui dividen sebesar Rp41,9 miliar.
“Bank Kalteng telah menunjukkan kinerja sangat positif. Kami mendorong penguatan sinergi antara BUMD dan keuangan daerah agar pertumbuhan perusahaan tercermin dalam peningkatan PAD,” kata Okki.
Ia juga menyoroti struktur belanja daerah, yang menurutnya masih berat di belanja pegawai ketimbang belanja modal produktif.
“Keseimbangan belanja sangat penting. Efisiensi operasional harus diperkuat agar ruang fiskal lebih leluasa untuk pembangunan yang produktif,” ujarnya.
Kemudian, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Helmi, menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus menjadi instrumen fiskal untuk memperkuat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
“Alokasi anggaran harus menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas,” ucap Helmi.
Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur dalam meningkatkan PAD melalui kebijakan inovatif, seperti penertiban kendaraan berplat luar daerah dan penataan distribusi BBM.
“Namun, kami mendorong percepatan digitalisasi sistem pendapatan dan integrasi data antar-perangkat daerah untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran,” tambahnya.
Fraksi Demokrat, lewat juru bicara H. Muhajirin, menyoroti target penurunan angka kemiskinan menjadi 4,31%–4,89% pada 2026, sementara tren saat ini masih di kisaran 5%.
“Kami ingin tahu langkah konkret Pemerintah Provinsi untuk merealisasikan target penurunan kemiskinan tersebut,” tanya Muhajirin dalam pemandangan umumnya.
Fraksi ini juga mempertanyakan kenapa hanya Bank Kalteng yang mampu menyumbang signifikan terhadap PAD, dan mendesak evaluasi terhadap kontribusi BUMD lain.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat menyoroti fenomena “pemiskinan diri” yang ditunjukkan oleh pola konsumsi penduduk miskin, di mana 29,69% penghasilan dibelanjakan untuk rokok kretek filter dan hanya 2,79% untuk pendidikan.
“Ini isu psikologis yang menunjukkan gaya hidup tidak sehat. Kami ingin tahu apa strategi pemerintah untuk mengatasinya,” ungkap Muhajirin.
Ia juga mengkritisi lambatnya digitalisasi layanan publik, terutama di Kantor Samsat yang masih mengandalkan transaksi tunai.
“Mengapa pembayaran di Samsat belum sepenuhnya non-tunai? Kenapa QRIS belum dimanfaatkan maksimal di loket kasir?” tanyanya.
Juru bicara Fraksi Nasdem Toga Hamonangan Nadeak mengatakan Aspek Kebijakan Anggaran menilai penyusunan APBD 2026 telah berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan fokus terhadap pelayanan publik.
“Terkait struktur anggaran, NasDem mencermati adanya defisit sebesar Rp266 miliar yang perlu dikelola secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah,” ujarnya
Fraksi Nasdem juga mengapresiasi arah kebijakan yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
“Namun, kami menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Di bidang pendapatan, Nasdem mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta kerja sama strategis dengan sektor swasta.
“Pengawasan ketat juga dinilai penting untuk mencegah kebocoran pendapatan,” terangnya
NasDem menyatakan dukungan terhadap percepatan program prioritas gubernur, termasuk Kartu Huma Betang sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
“Fraksi juga mendorong realisasi hibah dan bantuan yang telah direncanakan agar segera dilaksanakan demi membantu pemulihan ekonomi rakyat,” tandasnya. (hfz)