NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lamandau. Kunjungan kerja yang dipimpin Anggota Ombudsman RI Jemsly Hutabarat ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
Dalam pertemuan bersama Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, di Kantor Bupati setempat, Jemsly menekankan pentingnya konsistensi dan integritas pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar.
Menurutnya, pengelolaan administrasi kependudukan masih perlu dibenahi, terutama dalam hal pencatatan kematian yang belum sepenuhnya akurat.
“Ombudsman hadir untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi hingga akhir hayatnya. Memimpin itu harus siap berkorban, bukan hanya mencari kenyamanan,” tegas Jemsly kepada wartawan, Sabtu (4/10).
Ia menambahkan, kepemimpinan publik memerlukan keberanian untuk melakukan inovasi dan perbaikan di semua sektor pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.
Menanggapi hal itu, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menjelaskan berbagai capaian daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik. Ia menyebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah saat ini mencapai 86 persen.
“Kami terus berupaya memperluas akses layanan dasar, terutama di desa-desa terpencil. Banyak wilayah yang dulu sulit dijangkau, kini sudah bisa dikunjungi. Bahkan listrik telah masuk hingga ke daerah paling ujung,” ujarnya.
Rizky juga menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas bersama peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
“Mulai Oktober ini, kami mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk membantu biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan menyediakan seragam gratis bagi pelajar. Semua itu demi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Kunjungan Ombudsman RI ke Lamandau merupakan bagian dari agenda pengawasan pelayanan publik di berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah. Lembaga ini berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat terus diperkuat untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil juga menikmati pelayanan publik yang layak dan berkualitas. (bib)