PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas meski APBD 2025 mengalami penurunan. Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menyebut efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan program wajib yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Bidang kesehatan itu sifatnya wajib, tidak bisa dihapus atau dikurangi. Perangkat Daerah (PD) harus benar-benar memprioritaskan agar pelayanan tidak tertinggal,” ujar Sugiyarto, baru-baru ini.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas PD agar program kesehatan berjalan optimal. Menurutnya, pelayanan tidak boleh dibebankan hanya pada satu dinas.
“Contohnya pemeriksaan gratis di puskesmas, jangan dianggap hanya tanggung jawab puskesmas. Dinas lain pun harus terlibat supaya layanan benar-benar menyentuh masyarakat,” jelasnya.
Sugiyarto juga mengingatkan masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Ia mencontohkan program pemeriksaan gratis. “Jangan menunggu sakit baru datang berobat,” ucapnya.
Terkait keterbatasan anggaran, ia mengakui dana yang tersedia untuk kesehatan cukup, tetapi belum maksimal. Karena itu, ia menekankan pentingnya memfokuskan belanja pada gaji pegawai, program pelayanan wajib, dan ketersediaan obat.
Politisi Gerindra ini menambahkan, peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di rumah sakit seperti Hanau dan Doris Sylvanus dapat memperkuat operasional.
“Walau APBD berkurang karena pendapatan tidak tercapai, pelayanan kesehatan masyarakat tetap harus dijaga. Kuncinya sinergi antar-PD dan optimalisasi sumber yang ada,” pungkas Sugiyarto. (hfz)