PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong. Menegaskan pentingnya langkah inovatif dalam memperkuat kinerja lembaga legislatif.
Hal ini disampaikannya saat Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (2/9).
Menurutnya. DPRD tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme lama, tetapi harus terbuka dengan perkembangan zaman.
“Untuk mewujudkan peningkatan kinerja DPRD, kita juga perlu melakukan inovasi kelembagaan. DPRD harus terbuka dengan perkembangan teknologi informasi, memperkuat komunikasi dengan publik, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan,” tegas Arton.
Ia menambahkan, transparansi menjadi kunci utama. Keterbukaan informasi publik, penggunaan sistem digital dalam pengawasan anggaran, serta forum konsultasi bersama masyarakat harus diperluas. “Dengan begitu, DPRD benar-benar hadir sebagai lembaga rakyat,” lanjutnya.
Selain memperkuat inovasi internal. DPRD juga diingatkan untuk terus menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah daerah. Arton menekankan, kritik yang diberikan DPRD bersifat membangun, bukan melemahkan.
“Sebagai mitra, kita tentu harus kritis namun tetap konstruktif. Kritik yang kita sampaikan bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memperbaiki. Dengan demikian, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tutupnya.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong. Menegaskan pentingnya langkah inovatif dalam memperkuat kinerja lembaga legislatif.
Hal ini disampaikannya saat Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (2/9).
Menurutnya. DPRD tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme lama, tetapi harus terbuka dengan perkembangan zaman.
“Untuk mewujudkan peningkatan kinerja DPRD, kita juga perlu melakukan inovasi kelembagaan. DPRD harus terbuka dengan perkembangan teknologi informasi, memperkuat komunikasi dengan publik, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan,” tegas Arton.
Ia menambahkan, transparansi menjadi kunci utama. Keterbukaan informasi publik, penggunaan sistem digital dalam pengawasan anggaran, serta forum konsultasi bersama masyarakat harus diperluas. “Dengan begitu, DPRD benar-benar hadir sebagai lembaga rakyat,” lanjutnya.
Selain memperkuat inovasi internal. DPRD juga diingatkan untuk terus menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah daerah. Arton menekankan, kritik yang diberikan DPRD bersifat membangun, bukan melemahkan.
“Sebagai mitra, kita tentu harus kritis namun tetap konstruktif. Kritik yang kita sampaikan bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memperbaiki. Dengan demikian, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tutupnya.(hfz)
