Gubernur : Kami Tidak Meminta, dari Sejarah yang Ada Kalteng Lebih Lay

PALANGKARAYA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bahwa ibu kota negara yang
baru akan dipindahkan ke
Pulau Kalimantan. Hal itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang
Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Menyikapi hal itu, Gubernur Kalteng H Sugianto
Sabran mengatakan, Kalteng memiliki keunggulan historis serta
sejarah yang telah dirintis oleh Presiden Soekarno,
dengan melakukan peletakan batu pertama di Kota Cantik
ini.

“Kami
tidak
meminta. Tetapi dari sejarah yang ada, mestinya Kalteng yang
lebih layak dan ditunjuk menjadi ibu kota nanti,”
ungkapnya
usai upacara HUT k3-74 Kemerdekaan RI
di Istana
Negara, Sabtu (17/8).

Menurut orang nomor satu di Kalteng itu,
hingga saat ini pihaknya masih bersabar menunggu
keputusan pemerintah pusat terkait lokasi ibu kota
yang baru.
Tentunya optimisme tetap ada. Kalteng selalu siap
jika nantinya dipilih menjadi ibu kota negara
yang baru.

Sebelumnya, Presiden
RI Jokowi dalam pidato kenegaraannya menyampaikan bahwa
ibu kota dipastikan pindah ke Pulau Kalimantan.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini,
dengan memohon rida Allah Swt., dengan meminta izin
dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat,
para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama seluruh rakyat Indonesia, dengan ini
saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau
Kalimantan,” ucap Jokowi
saat itu.

Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota bukan
sekadar simbol identitas bangsa. Menurutnya, ibu kota juga
merupakan representasi kemajuan suatu bangsa.

Rencana Jokowi yang akan memindahkan ibu kota
dari Jakarta ke Pulau Kalimantan sudah terpikirkan sejak lama.
Namun, hingga saat ini belum dipastikan di mana lokasi ibu kota baru di Pulau Kalimantan.

Ada dua
provinsi yang menjadi kandidat kuat calon ibu kota saat ini, yaitu
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kedua provinsi tersebut tentu memiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Inilah yang masih menjadi
kajian dan pertimbangan pemerintah pusat sebelum memutuskan lokasi untuk ibu
kota yang baru. (nue/ce/ala)

PALANGKARAYA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bahwa ibu kota negara yang
baru akan dipindahkan ke
Pulau Kalimantan. Hal itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang
Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Menyikapi hal itu, Gubernur Kalteng H Sugianto
Sabran mengatakan, Kalteng memiliki keunggulan historis serta
sejarah yang telah dirintis oleh Presiden Soekarno,
dengan melakukan peletakan batu pertama di Kota Cantik
ini.

“Kami
tidak
meminta. Tetapi dari sejarah yang ada, mestinya Kalteng yang
lebih layak dan ditunjuk menjadi ibu kota nanti,”
ungkapnya
usai upacara HUT k3-74 Kemerdekaan RI
di Istana
Negara, Sabtu (17/8).

Menurut orang nomor satu di Kalteng itu,
hingga saat ini pihaknya masih bersabar menunggu
keputusan pemerintah pusat terkait lokasi ibu kota
yang baru.
Tentunya optimisme tetap ada. Kalteng selalu siap
jika nantinya dipilih menjadi ibu kota negara
yang baru.

Sebelumnya, Presiden
RI Jokowi dalam pidato kenegaraannya menyampaikan bahwa
ibu kota dipastikan pindah ke Pulau Kalimantan.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini,
dengan memohon rida Allah Swt., dengan meminta izin
dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat,
para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama seluruh rakyat Indonesia, dengan ini
saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau
Kalimantan,” ucap Jokowi
saat itu.

Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota bukan
sekadar simbol identitas bangsa. Menurutnya, ibu kota juga
merupakan representasi kemajuan suatu bangsa.

Rencana Jokowi yang akan memindahkan ibu kota
dari Jakarta ke Pulau Kalimantan sudah terpikirkan sejak lama.
Namun, hingga saat ini belum dipastikan di mana lokasi ibu kota baru di Pulau Kalimantan.

Ada dua
provinsi yang menjadi kandidat kuat calon ibu kota saat ini, yaitu
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kedua provinsi tersebut tentu memiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Inilah yang masih menjadi
kajian dan pertimbangan pemerintah pusat sebelum memutuskan lokasi untuk ibu
kota yang baru. (nue/ce/ala)