PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran mengingatkan pentingnya penanganan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Lebih dari itu, sampah harus bisa dikelola menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi, bahkan berpotensi menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Agustiar saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah se-Kalteng yang menghadirkan para bupati dan wali kota, di Aula Jayang Tingang, Jumat (22/8). Dalam Rakor tersebut, selain membahas optimalisasi PAD, isu strategis terkait pengelolaan sampah juga menjadi perhatian utama.
Rakor turut dihadiri Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BLH), Irjen Pol Winarto, yang hadir langsung memberikan arahan.
Plt Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam laporannya menyebut target nasional pengurangan timbunan sampah pada 2045 mencapai 90 persen. Sementara baseline di Kalteng saat ini masih di angka 5 persen.
“Ini pekerjaan berat dan membutuhkan kerja keras bersama. Proporsi sampah rumah tangga juga masih rendah, baru 22 persen di tahun 2025. Sedangkan target 2045 adalah 100 persen,” ungkap Leonard.
Ia juga menyoroti masih adanya praktik open dumping di sejumlah kabupaten/kota.
Menanggapi hal itu, Irjen Pol Winarto menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan isu global yang masih menjadi pekerjaan rumah banyak negara.
Menurutnya, 38 persen sampah dunia masih belum terkelola dengan baik, sehingga berdampak pada perubahan iklim, berkurangnya keanekaragaman hayati, hingga pencemaran lingkungan.
Di Kalteng sendiri, timbunan sampah harian tercatat mencapai 1.259 ton per hari. Jenis terbesar adalah sisa makanan (35,57 persen), plastik (24,53 persen), kayu dan ranting (11,13 persen), serta sisanya berupa karet, kulit, logam, dan kaca. Sumber terbesar berasal dari rumah tangga.
“Strategi penyelesaian sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir, dengan melibatkan seluruh stakeholder. Perlu penguatan TPS, penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah,” jelas Winarto.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyosialisasikan program Adipura, di mana penilaian meliputi anggaran dan kebijakan (20 persen), SDM dan fasilitas (30 persen), serta sistem pengelolaan sampah dan kebersihan (50 persen).
Dikatakannya bahwa untuk klasifikasi Adipura meliputi Adipura Kencana (nilai >85), Adipura (75–85), Sertifikat Adipura (60–74), dan Predikat Kota Kotor (nilai <60).
“Mari kita berkolaborasi agar kabupaten/kota di Kalteng tidak masuk kategori kota terkotor. Justru sebaliknya, mampu berprestasi dalam pengelolaan lingkungan,” tegasnya. (hms/hfz)