Palangka Raya Catat Angka Kemiskinan Terendah, Tantangan Masih Kompleks

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kota Palangka Raya mencatatkan salah satu tingkat kemiskinan terendah di Kalimantan Tengah. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan bahwa capaian ini tidak boleh membuat lengah. Tantangan struktural, khususnya di sektor sumber daya manusia, dinilai masih cukup besar dan perlu penanganan serius dari berbagai pihak.

Kepala BPS Palangka Raya, Amos Adam Residul, menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam penanggulangan kemiskinan. Ia menilai upaya yang dilakukan harus melibatkan lintas sektor dan berbasis pada data akurat agar program yang dijalankan tepat sasaran.

“Jumlah penduduk miskin di Kota Palangka Raya berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 tercatat sebanyak 10,7 ribu jiwa, atau 3,52 persen dari total penduduk. Ini termasuk salah satu yang terendah di Kalimantan Tengah, namun tetap harus menjadi perhatian bersama,” ucap Amos, Selasa (8/7/2025).

Ia menyoroti bahwa akar persoalan kemiskinan di ibu kota provinsi ini sebagian besar berasal dari keterbatasan kualitas SDM. Berdasarkan data, sekitar 54 persen warga miskin hanya mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama. Kondisi tersebut menyulitkan mereka memperoleh pekerjaan yang layak, apalagi yang sesuai Upah Minimum Regional (UMR).

“Persoalan kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ini soal pendidikan, soal keterampilan, soal akses, bahkan sampai pada dimensi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendekatannya harus menyeluruh dan terintegrasi,” jelasnya.

Amos juga menekankan pentingnya penguatan keterampilan bagi masyarakat miskin. Minimnya keahlian dinilai menjadi penghambat utama masuknya mereka ke dunia kerja, diperparah dengan rendahnya motivasi kerja di sebagian kelompok masyarakat.

Ia menambahkan, data yang akurat dan terkini menjadi elemen penting dalam perumusan kebijakan. BPS, kata dia, siap mendukung pemerintah daerah dengan penyediaan data dan analisis sebagai pijakan dalam mengambil keputusan.

“BPS siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan data dan analisis yang akurat, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan,” tandasnya. (jef)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kota Palangka Raya mencatatkan salah satu tingkat kemiskinan terendah di Kalimantan Tengah. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan bahwa capaian ini tidak boleh membuat lengah. Tantangan struktural, khususnya di sektor sumber daya manusia, dinilai masih cukup besar dan perlu penanganan serius dari berbagai pihak.

Kepala BPS Palangka Raya, Amos Adam Residul, menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam penanggulangan kemiskinan. Ia menilai upaya yang dilakukan harus melibatkan lintas sektor dan berbasis pada data akurat agar program yang dijalankan tepat sasaran.

“Jumlah penduduk miskin di Kota Palangka Raya berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 tercatat sebanyak 10,7 ribu jiwa, atau 3,52 persen dari total penduduk. Ini termasuk salah satu yang terendah di Kalimantan Tengah, namun tetap harus menjadi perhatian bersama,” ucap Amos, Selasa (8/7/2025).

Ia menyoroti bahwa akar persoalan kemiskinan di ibu kota provinsi ini sebagian besar berasal dari keterbatasan kualitas SDM. Berdasarkan data, sekitar 54 persen warga miskin hanya mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama. Kondisi tersebut menyulitkan mereka memperoleh pekerjaan yang layak, apalagi yang sesuai Upah Minimum Regional (UMR).

“Persoalan kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ini soal pendidikan, soal keterampilan, soal akses, bahkan sampai pada dimensi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendekatannya harus menyeluruh dan terintegrasi,” jelasnya.

Amos juga menekankan pentingnya penguatan keterampilan bagi masyarakat miskin. Minimnya keahlian dinilai menjadi penghambat utama masuknya mereka ke dunia kerja, diperparah dengan rendahnya motivasi kerja di sebagian kelompok masyarakat.

Ia menambahkan, data yang akurat dan terkini menjadi elemen penting dalam perumusan kebijakan. BPS, kata dia, siap mendukung pemerintah daerah dengan penyediaan data dan analisis sebagai pijakan dalam mengambil keputusan.

“BPS siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan data dan analisis yang akurat, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan,” tandasnya. (jef)