SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memilih bersikap terbuka terhadap langkah penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian, terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pelabuhan di Sampit.
Bupati Kotim, Halikinnor menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang kini berjalan. Menurutnya, kehadiran aparat penegak hukum justru menjadi peluang untuk melakukan pembenahan tata kelola, terutama jika memang ditemukan adanya praktik-praktik di luar ketentuan.
“Kalau ada laporan dari masyarakat dan aparat turun tangan, itu hal yang wajar. Justru bagus, biar jelas. Kalau memang ada permainan, bisa langsung ditindak,” ujar Halikinnor, Selasa (17/6).
Salah satu titik yang disorot disebut berada di bawah Jembatan Asis, kawasan yang selama ini menjadi jalur lalu lintas tongkang. Di lokasi ini, Halikinnor mengaku sudah mendengar adanya keluhan soal pungutan dan tarif yang dianggap janggal.
Isu yang berkembang mengarah pada dugaan pungutan liar, ketidakjelasan pengelolaan, dan kurangnya transparansi dalam aktivitas pelabuhan. Beberapa kantor terkait pun kabarnya sudah didatangi aparat untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
“Kami di pemerintah daerah tentu tidak akan menghalangi. Justru kami siap bekerja sama, supaya ke depan lebih baik dan pengelolaan bisa lebih tertata,” tegas Halikinnor.
Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin sektor kepelabuhanan yang strategis bagi perekonomian daerah justru tercoreng oleh oknum-oknum yang bermain di luar sistem. Oleh karena itu, ia berharap langkah aparat bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang. (mif/ans/kpg)
SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memilih bersikap terbuka terhadap langkah penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian, terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pelabuhan di Sampit.
Bupati Kotim, Halikinnor menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang kini berjalan. Menurutnya, kehadiran aparat penegak hukum justru menjadi peluang untuk melakukan pembenahan tata kelola, terutama jika memang ditemukan adanya praktik-praktik di luar ketentuan.
“Kalau ada laporan dari masyarakat dan aparat turun tangan, itu hal yang wajar. Justru bagus, biar jelas. Kalau memang ada permainan, bisa langsung ditindak,” ujar Halikinnor, Selasa (17/6).
Salah satu titik yang disorot disebut berada di bawah Jembatan Asis, kawasan yang selama ini menjadi jalur lalu lintas tongkang. Di lokasi ini, Halikinnor mengaku sudah mendengar adanya keluhan soal pungutan dan tarif yang dianggap janggal.
Isu yang berkembang mengarah pada dugaan pungutan liar, ketidakjelasan pengelolaan, dan kurangnya transparansi dalam aktivitas pelabuhan. Beberapa kantor terkait pun kabarnya sudah didatangi aparat untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
“Kami di pemerintah daerah tentu tidak akan menghalangi. Justru kami siap bekerja sama, supaya ke depan lebih baik dan pengelolaan bisa lebih tertata,” tegas Halikinnor.
Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin sektor kepelabuhanan yang strategis bagi perekonomian daerah justru tercoreng oleh oknum-oknum yang bermain di luar sistem. Oleh karena itu, ia berharap langkah aparat bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang. (mif/ans/kpg)
