PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim. Mengingatkan Pemerintah Kota agar tidak mengabaikan risiko dari meningkatnya urbanisasi yang tidak dibarengi dengan penguatan sektor formal, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Menurut Arif, urbanisasi yang berlangsung tanpa strategi pembangunan SDM dan industrialisasi yang memadai dapat memicu ledakan sektor informal yang sulit dikendalikan. Hal ini berpotensi memperburuk tingkat pengangguran dan menambah masalah sosial di wilayah perkotaan.
“Kalau urbanisasi dibiarkan tanpa solusi nyata seperti pembukaan lapangan kerja formal dan pelatihan keterampilan, maka sektor informal akan tumbuh liar. Dampaknya bisa menambah pengangguran dan memperparah persoalan sosial,” kata Arif saat dikonfirmasi, Selasa (27/5/2025).
Ia menambahkan. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya harus lebih serius dalam mengelola laju pertumbuhan penduduk. Pengawasan terhadap arus masuk penduduk baru harus diperketat, agar tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap infrastruktur dan pelayanan publik.
Selain itu, Arif menilai bahwa urbanisasi tanpa perencanaan matang bisa memicu kepadatan penduduk, meningkatnya ketimpangan sosial, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat di kota.
Untuk itu, ia mendorong Pemko Palangka Raya agar menyusun kebijakan jangka panjang, yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan masyarakat, serta pengembangan sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
“Pemerintah harus hadir dengan program konkret agar pembangunan kota tidak menimbulkan beban sosial di kemudian hari, melainkan menjadi peluang untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. (ndo)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim. Mengingatkan Pemerintah Kota agar tidak mengabaikan risiko dari meningkatnya urbanisasi yang tidak dibarengi dengan penguatan sektor formal, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Menurut Arif, urbanisasi yang berlangsung tanpa strategi pembangunan SDM dan industrialisasi yang memadai dapat memicu ledakan sektor informal yang sulit dikendalikan. Hal ini berpotensi memperburuk tingkat pengangguran dan menambah masalah sosial di wilayah perkotaan.
“Kalau urbanisasi dibiarkan tanpa solusi nyata seperti pembukaan lapangan kerja formal dan pelatihan keterampilan, maka sektor informal akan tumbuh liar. Dampaknya bisa menambah pengangguran dan memperparah persoalan sosial,” kata Arif saat dikonfirmasi, Selasa (27/5/2025).
Ia menambahkan. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya harus lebih serius dalam mengelola laju pertumbuhan penduduk. Pengawasan terhadap arus masuk penduduk baru harus diperketat, agar tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap infrastruktur dan pelayanan publik.
Selain itu, Arif menilai bahwa urbanisasi tanpa perencanaan matang bisa memicu kepadatan penduduk, meningkatnya ketimpangan sosial, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat di kota.
Untuk itu, ia mendorong Pemko Palangka Raya agar menyusun kebijakan jangka panjang, yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan masyarakat, serta pengembangan sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
“Pemerintah harus hadir dengan program konkret agar pembangunan kota tidak menimbulkan beban sosial di kemudian hari, melainkan menjadi peluang untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. (ndo)
