30.6 C
Jakarta
Monday, May 12, 2025

Tarif Bisa Naik, Insentif Menyusut, Ojol Tolak Merger Grab-Gojek

PROKALTENG.CO – Rencana merger antara Grab dan GoTo (induk perusahaan Gojek) menuai penolakan dari kalangan ojek online (ojol).

Komunitas Mitra Ga-cor Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), menyatakan kekhawatiran bahwa penggabungan dua raksasa transportasi daring itu akan memicu naiknya tarif, berkurangnya insentif, dan memperburuk kesejahteraan driver.

Mereka pun mengirim surat terbuka kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar pemerintah turun tangan mengawasi proses akuisisi tersebut dan melindungi jutaan mitra pengemudi yang menggantungkan hidup di sektor ini.

“Kami, perwakilan komunitas Gojek roda dua, menyampaikan pernyataan sikap terbuka atas rencana merger antara Grab dan Gojek yang kini ramai diperbincangkan. Kami tidak tinggal diam,” kata Ketua Pangkalan Mitra Ga-cor Palangka Raya, Gandy Setiawan, dilansir dari Palangka Ekspres, Minggu (11/5).

Baca Juga :  Plt BKKBN Kalteng: Progres Penurunan Stunting Harus Dilaporkan Berkesinambungan

Dia menilai, sebagai pekerja sektor informal yang menggantungkan pendapatan pada platform digital, potensi penggabungan dua aplikasi besar itu sangat mengkhawatirkan bagi nasib mitra.

“Alasan kami menolak, harga jadi naik, pendapatan turun. Jika merger terjadi, tidak ada lagi persaingan. Tarif potongan bisa semakin besar, insentif makin langka, dan kami yang merugi,” ucapnya.

Pilihan platform pun dinilai akan makin sempit.

“Selama ini kami bisa memilih, Gojek, Grab, Maxim, inDrive. Kalau yang besar bersatu, yang kecil akan kalah dan lenyap,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gandy menyoroti potensi perubahan status hubungan kerja para driver setelah merger dilakukan.

“Kami bukan robot yang bisa dibuang. Kalau sistem berubah jadi karyawan, maka banyak dari kami akan tersingkir karena tidak memenuhi kriteria. Ini bukan sekadar bisnis, ini soal nasib jutaan rakyat. Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Perhubungan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk menghentikan merger ini demi masa depan yang lebih adil untuk semua,” ujarnya.

Baca Juga :  Karhutla di Kecamatan Dadahup Terus Meluas

Dia juga mengajak seluruh pengemudi online di Indonesia untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap akuisisi yang dianggap menguntungkan kepentingan kapitalis asing.

Sebelumnya, Koalisi Ojol Nasional (PN-KON) juga secara tegas menolak potensi pencaplokan Grab terhadap GoTo. Mereka menilai, perubahan struktur dan sistem akan membawa dampak besar bagi para pengemudi.

“Minimnya kompetitor dapat membuat para pengemudi kehilangan daya tawar dalam menentukan harga atau mencari platform alternatif,” kata Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, dalam keterangannya. (kpg)

PROKALTENG.CO – Rencana merger antara Grab dan GoTo (induk perusahaan Gojek) menuai penolakan dari kalangan ojek online (ojol).

Komunitas Mitra Ga-cor Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), menyatakan kekhawatiran bahwa penggabungan dua raksasa transportasi daring itu akan memicu naiknya tarif, berkurangnya insentif, dan memperburuk kesejahteraan driver.

Mereka pun mengirim surat terbuka kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar pemerintah turun tangan mengawasi proses akuisisi tersebut dan melindungi jutaan mitra pengemudi yang menggantungkan hidup di sektor ini.

“Kami, perwakilan komunitas Gojek roda dua, menyampaikan pernyataan sikap terbuka atas rencana merger antara Grab dan Gojek yang kini ramai diperbincangkan. Kami tidak tinggal diam,” kata Ketua Pangkalan Mitra Ga-cor Palangka Raya, Gandy Setiawan, dilansir dari Palangka Ekspres, Minggu (11/5).

Baca Juga :  Plt BKKBN Kalteng: Progres Penurunan Stunting Harus Dilaporkan Berkesinambungan

Dia menilai, sebagai pekerja sektor informal yang menggantungkan pendapatan pada platform digital, potensi penggabungan dua aplikasi besar itu sangat mengkhawatirkan bagi nasib mitra.

“Alasan kami menolak, harga jadi naik, pendapatan turun. Jika merger terjadi, tidak ada lagi persaingan. Tarif potongan bisa semakin besar, insentif makin langka, dan kami yang merugi,” ucapnya.

Pilihan platform pun dinilai akan makin sempit.

“Selama ini kami bisa memilih, Gojek, Grab, Maxim, inDrive. Kalau yang besar bersatu, yang kecil akan kalah dan lenyap,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gandy menyoroti potensi perubahan status hubungan kerja para driver setelah merger dilakukan.

“Kami bukan robot yang bisa dibuang. Kalau sistem berubah jadi karyawan, maka banyak dari kami akan tersingkir karena tidak memenuhi kriteria. Ini bukan sekadar bisnis, ini soal nasib jutaan rakyat. Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Perhubungan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk menghentikan merger ini demi masa depan yang lebih adil untuk semua,” ujarnya.

Baca Juga :  Karhutla di Kecamatan Dadahup Terus Meluas

Dia juga mengajak seluruh pengemudi online di Indonesia untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap akuisisi yang dianggap menguntungkan kepentingan kapitalis asing.

Sebelumnya, Koalisi Ojol Nasional (PN-KON) juga secara tegas menolak potensi pencaplokan Grab terhadap GoTo. Mereka menilai, perubahan struktur dan sistem akan membawa dampak besar bagi para pengemudi.

“Minimnya kompetitor dapat membuat para pengemudi kehilangan daya tawar dalam menentukan harga atau mencari platform alternatif,” kata Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, dalam keterangannya. (kpg)

Terpopuler

Artikel Terbaru

/