PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangka Raya turut ambil bagian dalam program cetak sawah nasional yang digagas Kementerian Pertanian. Sebanyak 3.000 hektare lahan disiapkan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan melalui perluasan area tanam.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan bahwa saat ini proses pendataan dan pemetaan tengah dilakukan guna menentukan lokasi yang dianggap potensial untuk dijadikan lahan persawahan.
“Untuk tahun ini kita mendapat alokasi seluas 3.000 hektare. Sekarang kami fokus pada pendataan dan pemetaan lahan yang dinilai layak,” ujar Zaini saat ditemui di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Sabtu (19/4/2025).
Ia menjelaskan, meski tanggung jawab penyediaan lahan berada di tangan pemkot, beberapa titik yang diajukan masih termasuk dalam zona non-pertanian. Untuk itu, pihaknya tengah menyusun kajian akademik sebagai syarat perubahan fungsi lahan.
“Nanti setelah kajian akademik selesai, akan kita ajukan ke wali kota untuk diterbitkan PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program cetak sawah sesuai target yang ditentukan pemerintah pusat. Selain mendukung ketahanan pangan lokal, inisiatif tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi petani dan masyarakat sekitar. (ndo)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangka Raya turut ambil bagian dalam program cetak sawah nasional yang digagas Kementerian Pertanian. Sebanyak 3.000 hektare lahan disiapkan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan melalui perluasan area tanam.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan bahwa saat ini proses pendataan dan pemetaan tengah dilakukan guna menentukan lokasi yang dianggap potensial untuk dijadikan lahan persawahan.
“Untuk tahun ini kita mendapat alokasi seluas 3.000 hektare. Sekarang kami fokus pada pendataan dan pemetaan lahan yang dinilai layak,” ujar Zaini saat ditemui di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Sabtu (19/4/2025).
Ia menjelaskan, meski tanggung jawab penyediaan lahan berada di tangan pemkot, beberapa titik yang diajukan masih termasuk dalam zona non-pertanian. Untuk itu, pihaknya tengah menyusun kajian akademik sebagai syarat perubahan fungsi lahan.
“Nanti setelah kajian akademik selesai, akan kita ajukan ke wali kota untuk diterbitkan PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program cetak sawah sesuai target yang ditentukan pemerintah pusat. Selain mendukung ketahanan pangan lokal, inisiatif tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi petani dan masyarakat sekitar. (ndo)
