JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin berharap proses penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 melibatkan langkah-langkah yang terstruktur dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Hal itu disampaikan Mukhtarudin menanggapi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menargetkan proses penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 selesai pada April 2025 ini.
Untuk memastikan penyusunan RUPTL 2025–2034 selesai tepat waktu (target April 2025), maka Mukhtarudin pun membeberkan hal krusial perlu diperhatikan yakni koordinasi yang kuat dan pastikan komunikasi lancar antara PLN, pemerintah daerah, Kementerian ESDM, dan pemangku kepentingan lain.
“Saya kira yang terutama itu tentu pengumpulan data dan konsultasi stakeholders terkait agar tidak ada penundaan,” tutur Mukhtarudin, Jumat 11 April 2025.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI ini juga mendorong semua pihak menyiapkan langkah mitigasi untuk potensi hambatan, seperti keterlambatan perizinan, pendanaan, atau perubahan kebijakan energi sesuai dinamika ekonomi saat ini.
Artinya, lanjut Mukhtarudin, harus ada langkah mitigasi spesifik terhadap potensi hambatan yang harus dilakukan secara proaktif.
Politisi Dapil Kalteng ini bilang dengan langkah mitigasi ini, potensi hambatan di bulan April dapat diminimalkan, sehingga proses penyusunan RUPTL 2025–2034 tetap on track untuk diselesaikan sesuai target.
Kendati demikian, Golkar Senayan mengharapkan proses penyusunan RUPTL dapat berjalan efisien dan selesai sesuai target yang ditentukan Menteri ESDM tersebut.
“Dengan harapan menghasilkan rencana yang mendukung kebutuhan listrik nasional dengan memprioritaskan keandalan, efisiensi yang keberlanjutan,” pungkas Mukhtarudin.
Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan proses penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 selesai pada April 2025.
“Proses RUPTL-nya sendiri mungkin dalam bulan ini kami akan selesai,” ucap Bahlil.
Dalam menyusun RUPTL, Ketum Golkar ini menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk menemukan titik tengah antara isu penurunan emisi karbon dengan kemampuan Indonesia.
Bahlil mengatakan, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk di dalamnya adalah energi baru dan energi terbarukan.
Ia menyoroti energi panas bumi yang terdapat di Ambon. Menurut Bahlil, Provinsi Maluku memiliki potensi panas bumi sebesar 40 MW yang perlu segera dibangun.
“Itu (potensi panas bumi di Ambon) sudah kami masukkan dalam rancangan RUPTL 2025–2034,” kata Bahlil. (tim)