KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar buka bersama serta edukasi keuangan berbagi edukasi keuangan dan kajian lewat obrolan keuangan syariah.
Kegiatan tersebut mengusung tema; Literasi pengenalan OJK, Produk layanan Jasa Keuangan, Waspada investasi dan judi online ilegal kepada para santri dan penyandang disabilitas di Kabupaten Kapuas. Kegiatan dilangsungkan di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kamis (13/3).
Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Septedy dan dihadiri Deputi Kepala OJK Provinsi Kalteng Andrianto Suhada, Direksi PT BPD Kalimantan Tengah, Pimpinan PT Pegadaian Syariah cabang Palangkaraya, Kepala Dinas Sosial, Yan Marto, para narasumber, para santri, pelajar, dan para penyandang disabilitas, serta para pelaku UMKM.
Septedy saat membacakan sambutan bupati mengaku sangat menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada jajaran kantor OJK Provinsi Kalteng, PT Pegadaian Syariah, Bank Kalteng, Dinas Sosial Kapuas, pondok pesantren dalam kegiatan ini,
“Semoga inisiatif ini dapat memperkuat kerja sama pemerintah daerah, OJK, dan industri jasa keungan di daerah, dalam rangka percepatan literasi keuangan dan akses inklusi keuangan syariah bagi pelaku UMKM dan penyandang disabilitas,” ucap Septedy.
Septedy juga mengatakan, atas nama pemerintah sangat menyambut baik hadirnya program edukasi ini dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Kabupaten Kapuas bersinergi dengan program-program dan layanan yang dimiliki oleh OJK.
“Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap agar sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan OJK dan lembaga Jasa Keuangan Syariah dapat terus terjalin dengan baik untuk bersama-sama meningkatkan struktur ekonomi daerah dan nasional yang lebih baik lagi,” harap dia.
Septedy juga berharap, ilmu materi yang telah disampaikan pada kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh adik-adik dan pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dengan baik untuk mencegah terjadinya praktik kejahatan dunia digital dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi merugikan Masyarakat.
“Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan mampu mendukung upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, terhindar dari kejahatan di sektor keuangan serta meningkatkan pemerataan pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas,” tuturnya. (hmskmf/kpg)