PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong menanggapi tuntutan dari mahasiswa yang menggelar aksi di Kantor DPRD setempat. Arton menganggap tuntutan dari mahasiswa tersebut wajar untuk disampaikan.
”Nanti akan kita upayakan untuk disampaikan ke pemerintah pusat melalui jalur pemerintah daerah,” ujarnya di Kantor DPRD Kalteng, Rabu (19/2).
Di tempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Ansyari mengapresiasi atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
”Kami memahami apa yang menjadi kegelisahan mahasiswa, terutama kalau dilihat dari 9 poin tuntutan , paling utama di sektor pendidikan. Terkait efisiensi apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam sektor pendidikan,” terangnya.
Dia menjelaskan, secara garis besar pemerintah pusat menargetkan efisiensi anggaran di anggaran yang tidak terlalu mendesak. ”Contoh seperti tiket pesawat pejabat eselon, kemudian acara seremoni, FGD, ini yang menjadi kebijakan pemerintah pusat agar efisiensi ini lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Legislator dari Partai Gerindra ini memahami kekhawatiran mahasiswa pada saat anggaran beasiswa, KIP, dan tunjangan kinerja (Tukin) untuk tenaga mengajar yang dipotong.
”Kemarin kalau tidak salah dari Kementerian Keuangan sudah menekankan itu, bahwa KIP bukan sektor yang akan dipotong, yang dipotong yakni acara seremoni ataupun fasilitas pejabat yang tidak terlalu penting,” imbuhnya.
Anggota DPRD Kalteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur dan Murung Raya ini berharap aksi ini dapat berjalan dengan damai.(hfz)