PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Tengah menyoroti perencanaan dan penganggaran daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Ruang Rapat Bajakah Induk, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (13/2).
Fokus utama dalam evaluasi ini adalah memastikan efektivitas anggaran di lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan pengembangan UMKM.
Plh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Pemkumpol) Suharno yang memimpin Rakor menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran harus lebih matang agar anggaran terserap optimal dan meminimalisir pelanggaran di kemudian hari.
Rakor ini diikuti secara virtual oleh Pj Bupati dan Wali Kota se-Kalteng beserta jajaran masing-masing.
“Terima kasih karena Rakor ini sudah digelar sejak dini. Ini kesempatan bagi perangkat daerah untuk menyusun strategi yang lebih baik dalam menjalankan program di 2025,” ujar Suharno.
Lebih lanjut, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Ilham Nurhidayat menegaskan bahwa evaluasi anggaran tidak hanya melihat nominal alokasi, tetapi juga memetakan kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan anggaran digunakan secara efisien dan tidak terjadi tumpang-tindih kebijakan antar-OPD,” kata Ilham.
Ia menambahkan, dokumen perencanaan pembangunan daerah harus menjadi peta jalan yang realistis, berbasis kinerja, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Turut hadir dalam Rakor ini jajaran BPKP Kalteng serta perwakilan perangkat daerah dari Pemprov Kalteng. (mmckalteng)