24.5 C
Jakarta
Saturday, July 13, 2024
spot_img

Rakorpusda! Sekda Bahas Efektivitas Pemanfaatan BTT untuk Pengendalian Inflasi

PROKALTENG.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Nuryakin. Selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng. Menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi di Jakarta, Kamis (10/8).

Rakorpousda Pengendalian Inflasi yang digelar Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam rangka mendukung langkah konkret pemerintah daerah. Dalam mengendalikan inflasi yang rendah dan stabil.

Rakorpusda dipimpin secara langsung oleh Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Erliani Budi Lestari. Dalam Rakorpusda membahas terkait efektivitas pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk pengendalian inflasi Tahun 2023.

Nuryakin mengatakan. Berdasarkan hasil Rakorpusda, inflasi yang baik yakni rendah dan stabil, menunjukkan ekonomi daerah tumbuh dengan baik. Sedangkan inflasi tinggi akan menjadi permasalahan yang membawa dampak buruk, dalam sendi-sendi kehidupan bernegara.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Launching ASN BerAKHLAK, Pegawai Diminta Sigap Melayani

“Oleh karena itu, Pemda perlu menjaga inflasi di tengah-tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, ini harus berjalan seiring” ucap Nuryakin.

Sekda mengungkapkan, untuk mengendalikan inflasi yang tinggi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan anggaran BTT, yang berada dan dikelola satu pintu oleh BPKAD Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Yang pelaksanaannya sangat fleksibel. Dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

Peserta Rakorpusda adalah Pemerintah Pusat. Yang hadir secara tatap muka dan virtual. Diantaranya dari Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Bid Perekonomian, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan POLRI dan Bank Indonesia.

Baca Juga :  Hadiri Maulid Akbar, Sekda Doakan Majelis Riyadhul Jannah Bisa Berkembang

Selain itu. Hadir juga peserta dari Pemerintah Daerah Provinsi seluruh Indonesia yakni Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia, selaku Ketua TPID Provinsi, dan Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Keuangan Daerah.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima insentif fiskal kinerja pengendalian inflasi daerah sebesar Rp. 9.340.027.000,00 atas keberhasilan upaya pengendalian inflasi di daerah.(hfz/ind)

PROKALTENG.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Nuryakin. Selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng. Menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi di Jakarta, Kamis (10/8).

Rakorpousda Pengendalian Inflasi yang digelar Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam rangka mendukung langkah konkret pemerintah daerah. Dalam mengendalikan inflasi yang rendah dan stabil.

Rakorpusda dipimpin secara langsung oleh Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Erliani Budi Lestari. Dalam Rakorpusda membahas terkait efektivitas pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk pengendalian inflasi Tahun 2023.

Nuryakin mengatakan. Berdasarkan hasil Rakorpusda, inflasi yang baik yakni rendah dan stabil, menunjukkan ekonomi daerah tumbuh dengan baik. Sedangkan inflasi tinggi akan menjadi permasalahan yang membawa dampak buruk, dalam sendi-sendi kehidupan bernegara.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Launching ASN BerAKHLAK, Pegawai Diminta Sigap Melayani

“Oleh karena itu, Pemda perlu menjaga inflasi di tengah-tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, ini harus berjalan seiring” ucap Nuryakin.

Sekda mengungkapkan, untuk mengendalikan inflasi yang tinggi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan anggaran BTT, yang berada dan dikelola satu pintu oleh BPKAD Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Yang pelaksanaannya sangat fleksibel. Dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

Peserta Rakorpusda adalah Pemerintah Pusat. Yang hadir secara tatap muka dan virtual. Diantaranya dari Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Bid Perekonomian, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan POLRI dan Bank Indonesia.

Baca Juga :  Hadiri Maulid Akbar, Sekda Doakan Majelis Riyadhul Jannah Bisa Berkembang

Selain itu. Hadir juga peserta dari Pemerintah Daerah Provinsi seluruh Indonesia yakni Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia, selaku Ketua TPID Provinsi, dan Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Keuangan Daerah.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima insentif fiskal kinerja pengendalian inflasi daerah sebesar Rp. 9.340.027.000,00 atas keberhasilan upaya pengendalian inflasi di daerah.(hfz/ind)

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru