PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, memantau langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di wilayah Palangka Raya dan Kasongan, Rabu (27/11).
Kegiatan pemantauan tersebut mencakup Rutan Kelas IIA Palangka Raya, Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya, Lapas Kelas IIA Palangka Raya, dan Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak suara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terpenuhi serta pelaksanaan Pilkada berlangsung lancar dan sesuai aturan.
“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada di Lapas dan Rutan berjalan sesuai aturan, terutama dalam menjamin hak pilih para WBP yang telah terdata sebagai pemilih. Ini bagian dari tanggung jawab kita untuk mendukung demokrasi,” ujar Maju Amintas Siburian saat meninjau salah satu lokasi.
Sebanyak 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas dan Rutan di berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah menggelar pemungutan suara hari ini. Berdasarkan data, terdapat 5.522 WBP yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah tersebut terdiri atas 3.576 pemilih untuk Pilgub, 259 pemilih untuk Pilwalkot, dan 1.671 pemilih untuk Pilbup di delapan kabupaten.
Kakanwil juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara jajaran pemasyarakatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari TNI dan Polri.
“Kerja sama yang solid antara pihak pemasyarakatan dan penyelenggara pemilu sangat membantu kelancaran proses Pilkada. Kita harapkan ini menjadi contoh pelaksanaan yang baik,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Maju Amintas Siburian memberikan perhatian khusus pada kesiapan fasilitas, pendataan pemilih, hingga pengelolaan logistik pemilu di Lapas dan Rutan. Dukungan dari seluruh pihak diharapkan dapat memastikan proses Pilkada berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa kendala berarti.
Pelaksanaan Pilkada di lingkungan pemasyarakatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga hak demokrasi setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan. (tim)