Jangan Biarkan Masyarakat Terbebani dalam Pelayanan Kesehatan

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim. Mengkritisi pelayanan kesehatan (Yankes) di rumah sakit dan puskesmas di Palangka Raya. Ia menyoroti banyaknya keluhan masyarakat yang diminta membeli obat di luar fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk, meskipun layanan kesehatan tersebut sudah dijamin melalui BPJS Kesehatan.

Menurut Arif. Rumah sakit dan puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memastikan seluruh obat yang diresepkan tersedia di dalam fasilitas tersebut.

“Apapun yang terjadi, obat harus ada di rumah sakit atau puskesmas. Jika tidak tersedia, maka pihak rumah sakit atau apotekernya yang bertanggung jawab mencarinya, bukan masyarakat,” tegas Arif saat diwawancarai awak media, Jumat (22/11/2024).

Ia juga menekankan bahwa masyarakat memiliki hak atas layanan kesehatan secara gratis, termasuk ketersediaan obat.

“Semisal, dari sepuluh item obat yang diresepkan dokter hanya ada delapan yang tersedia, maka dua item lainnya harus didapatkan pihak rumah sakit, bukan pasien atau keluarganya yang mencarinya sendiri,” tambahnya.

Legislator Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan masyarakat untuk tidak menerima arahan membeli obat di luar fasilitas kesehatan. Ia meminta masyarakat berani meminta apoteker mencari obat yang tidak tersedia.

“BPJS Kesehatan telah mencakup layanan medis, konsultasi, rawat inap, rawat jalan, hingga obat-obatan. Jangan biarkan masyarakat dirugikan,” tegasnya.

Arif juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang optimal harus menjadi prioritas utama. “Jika pelayanan kesehatan ingin benar-benar membantu masyarakat, maka semua kebutuhan medis harus terpenuhi tanpa ada beban tambahan. Hal ini menjadi tanggung jawab besar yang harus ditunaikan oleh fasilitas kesehatan,” jelasnya.

Untuk mendorong perbaikan kualitas layanan, Arif mengajak masyarakat agar tidak ragu menyuarakan hak mereka jika menghadapi kendala dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di Kota Palangka Raya. (ndo)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim. Mengkritisi pelayanan kesehatan (Yankes) di rumah sakit dan puskesmas di Palangka Raya. Ia menyoroti banyaknya keluhan masyarakat yang diminta membeli obat di luar fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk, meskipun layanan kesehatan tersebut sudah dijamin melalui BPJS Kesehatan.

Menurut Arif. Rumah sakit dan puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memastikan seluruh obat yang diresepkan tersedia di dalam fasilitas tersebut.

“Apapun yang terjadi, obat harus ada di rumah sakit atau puskesmas. Jika tidak tersedia, maka pihak rumah sakit atau apotekernya yang bertanggung jawab mencarinya, bukan masyarakat,” tegas Arif saat diwawancarai awak media, Jumat (22/11/2024).

Ia juga menekankan bahwa masyarakat memiliki hak atas layanan kesehatan secara gratis, termasuk ketersediaan obat.

“Semisal, dari sepuluh item obat yang diresepkan dokter hanya ada delapan yang tersedia, maka dua item lainnya harus didapatkan pihak rumah sakit, bukan pasien atau keluarganya yang mencarinya sendiri,” tambahnya.

Legislator Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan masyarakat untuk tidak menerima arahan membeli obat di luar fasilitas kesehatan. Ia meminta masyarakat berani meminta apoteker mencari obat yang tidak tersedia.

“BPJS Kesehatan telah mencakup layanan medis, konsultasi, rawat inap, rawat jalan, hingga obat-obatan. Jangan biarkan masyarakat dirugikan,” tegasnya.

Arif juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang optimal harus menjadi prioritas utama. “Jika pelayanan kesehatan ingin benar-benar membantu masyarakat, maka semua kebutuhan medis harus terpenuhi tanpa ada beban tambahan. Hal ini menjadi tanggung jawab besar yang harus ditunaikan oleh fasilitas kesehatan,” jelasnya.

Untuk mendorong perbaikan kualitas layanan, Arif mengajak masyarakat agar tidak ragu menyuarakan hak mereka jika menghadapi kendala dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di Kota Palangka Raya. (ndo)