PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Murung Raya (Mura), Tuti Marheni meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada 2024.
“Terutama agar Bawaslu menindaklanjuti laporan. Baik dari masyarakat maupun tim sukses. Dengan demikian, pelanggaran pemilu bisa dicegah dan tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat,” ucapnya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban selama Pilkasa berlangsung juga diharapkan. Terutama agar aktif melaporkan jika ada indikasi pelanggaran, sehingga proses Pilkada dapat berjalan dengan jujur, adil, dan damai.
“Agar terciptanya pilkada yang aman serta lancar, tentu harus adanya peran dan keterlibatan semua pihak untuk mendukung hal tersebut. Termasuk juga masyarakat dan aparat penegak hukum,”tegasnya.
Dia menambahkan, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pilkada untuk bekerja sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang maksimal dari KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum sangat berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pilkada.
“Termasuk jika menemukan adanya indikasi pelanggaran hendaknya segera ditindaklanjuti. Agar tidak menjadi masalah besar di tengah masyarakat,”ucapnya. (kpg)
PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Murung Raya (Mura), Tuti Marheni meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada 2024.
“Terutama agar Bawaslu menindaklanjuti laporan. Baik dari masyarakat maupun tim sukses. Dengan demikian, pelanggaran pemilu bisa dicegah dan tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat,” ucapnya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban selama Pilkasa berlangsung juga diharapkan. Terutama agar aktif melaporkan jika ada indikasi pelanggaran, sehingga proses Pilkada dapat berjalan dengan jujur, adil, dan damai.
“Agar terciptanya pilkada yang aman serta lancar, tentu harus adanya peran dan keterlibatan semua pihak untuk mendukung hal tersebut. Termasuk juga masyarakat dan aparat penegak hukum,”tegasnya.
Dia menambahkan, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pilkada untuk bekerja sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang maksimal dari KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum sangat berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pilkada.
“Termasuk jika menemukan adanya indikasi pelanggaran hendaknya segera ditindaklanjuti. Agar tidak menjadi masalah besar di tengah masyarakat,”ucapnya. (kpg)
