PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dalam upaya memastikan pengelolaan anggaran yang efisien, Plh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Pemkumpol), Akhmad Husain, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan dan Monitoring APBN serta DAK Fisik/Non Fisik, di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (21/11/2024).
Rakor ini diadakan untuk memantau realisasi anggaran yang bersumber dari Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, serta DAK, guna mencapai target yang telah ditetapkan di akhir tahun 2024.
Dalam sambutannya yang mewakili Sekretaris Daerah, Akhmad Husain menyampaikan bahwa Gubernur sebagai perpanjangan tangan Presiden, bertugas mengawasi dan membina penyelenggaraan urusan di kabupaten/kota.
Ia menyoroti rendahnya serapan anggaran pada beberapa daerah, terutama untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lamandau dan Kapuas yang tercatat baru mencapai 35,74% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Begitu pula, realisasi DAK Fisik/Non Fisik yang berada di angka 50,96% dari target sebesar Rp 2,6 triliun.
“Serapan anggaran yang masih jauh dari target ini harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat tahun anggaran 2024 hampir berakhir. Langkah strategis dan inovatif perlu segera diambil untuk memastikan target tersebut tercapai,” ungkap Akhmad Husain.
Ia berharap rakor ini dapat menjadi ajang berbagi pengalaman dan solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.
“Semoga melalui forum ini, kita bisa saling berbagi pengalaman, mencari solusi, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan DAK,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Tetty Harina, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalteng dalam memonitor pelaksanaan anggaran tersebut. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan yang tepat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Hadir dalam rakor ini para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dari seluruh Kabupaten/Kota se-Kalteng. Mereka diharapkan dapat bersama-sama berkomitmen untuk mencapai target pelaksanaan anggaran pada tahun ini. (mmckalteng)