PANGKALAN BUN – Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah meminta
agar penjualan tiket kapal dilakukan secara online. Hal itu guna mempermudah
masyarakat untuk mendapatkan tiket serta menghidari praktik percaloan.
Bahkan Pemkab sendiri sudah
mengirimkan surat kepada ASDP yang memberikan layanan angkutan laut dari pelabuhan
Roll On Roll Off (Roro) di Tempenek Kecamatan Kumai menuju Pelabuhan Kendal
Jawa Tengah. Mengingat beberapa operator pelayanan kapal seperti Pelni dan
Darma Lautan Utama sudah memberlakukan sistem online.
“Kami minta agar ASDP bisa
ikut menerapkan penjualan tiket online, sehingga nantinya para penumpang dapat
mudah mengaksesnya. Kami melihat beberapa operator kapal lainnya sudah
memberlakukannya,”kata Bupati Kobar Hj Nurhidayah.
Menurut orang nomor satu di
Kobar, saat ini masyarakat membutuhkan tiket serta jadwal kapal secara online.
Karena pada saat ingin pulang ke kampung halamannya dapat mengakses secara
mudah melalui internet. Apabila penjualannya masih secara manual, tentunya akan
berdampak kepada para penumpang yang bisa tidak mengetahui apabila tiketnya
habis. Dengan menggunakan sistem online tentunya akan memberikan kemudahan
terkait dengan jumlah, tersedianya tiket serta jadwal dengan melalui telepon
genggamnya.
“Dengan dilakukan penjualab
online juga dapat mencegah terjadinya calo serta adanya tiket palsu. Kami juga
akan bertindak tegas apabila nantinya ada oknum yang ingin meraup keuntungan
sendiri karena adanya penyimpangan,”pungkasnya.
Sementara itu Kepala Kantor
Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kumai Capt Wahyu
Prihartono menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan secara
keseluruhan mulai kesiapan ABK dan kelengkapan keselamatan penumpang. Tentunya
pengawasan akan terus dilakukan agar tidak membuat permasalahan atau terjadinya
hal-hal tidak diinginkan.
“Kamk tentu akan bertindak
tegas apabila nantinya ada hal-hal yang dianggap dapat mengganggu atau tidak
sesuai aturan,”ujarnya.
Manajer keuangan SDM dan Umum
ASDP Marta saat ditemui di Kantor perwakilan Kumai, pihaknya sudah menerima
surat dari Bupati dan dilaporkan ke kantor pusat Jepara. Hanya saja masih belum
ada tindak lanjut berkaitan dengan instruksi terhadap penjualan tiket online.
Mengingat masalah sistem dan beberapa sistem yang harus dilakukan
“Kami akui masih belum bisa
merealisasikan karena butuh waktu, nantinya memang akan menuju ke sistem online.
Kami terus berupaya agar bisa ikuti sesuai aturan,” ungkapnya. (son/ol/nto)