BUNTOK, PROKALTENG.CO-Kebutuhan masyarakat lokal yang daerahnya masuk areal operasi perusahaan, wajib untuk diperhatikan. Hal itu dikatakan Pj Bupati Barsel, Deddy Winarwan, Selasa (1/10).
Deddy menyarankan, agar perhatian dapat dituangkan dalam bentuk pemberdayaan, kesempatan kerja, hingga penyediaan infrastruktur guna mendukung aktifi tas masyarakat.
Orang nomor satu di jajaran Pemkab Barsel itu mengatakan, perhatian kebutuhan bagi warga yang daerahnya masuk diareal lokasi operasional perusahaan, dirasakan sangat lah penting.
“Pasalnya, perbaikan terhadap tingkat kesejahteraan secara nyata menjamin kelancaran usaha yang dijalankan pengusaha itu sendiri,” terangnya.
Menurut dia, bahwa perhatian yang diberikan secara nyata melahirkan rasa saling memiliki dan menjaga, sehingga meminimalisir potensi kecemburuan dan gesekan sosial.
Deddy kembali menegaskan, agar perusahaan menerapkan perimbangan pekerja yang dianjurkan pemerintah yaitu, 70 persen untuk tenaga kerja lokal dan sisanya dari luar daerah.
“Hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil mengingat tenaga kerja lokal dapat digunakan sebagai tenaga lapangan, sesuai potensi dan kemampuan kerjanya,” pintanya mengakhiri. (ner/kpg)
BUNTOK, PROKALTENG.CO-Kebutuhan masyarakat lokal yang daerahnya masuk areal operasi perusahaan, wajib untuk diperhatikan. Hal itu dikatakan Pj Bupati Barsel, Deddy Winarwan, Selasa (1/10).
Deddy menyarankan, agar perhatian dapat dituangkan dalam bentuk pemberdayaan, kesempatan kerja, hingga penyediaan infrastruktur guna mendukung aktifi tas masyarakat.
Orang nomor satu di jajaran Pemkab Barsel itu mengatakan, perhatian kebutuhan bagi warga yang daerahnya masuk diareal lokasi operasional perusahaan, dirasakan sangat lah penting.
“Pasalnya, perbaikan terhadap tingkat kesejahteraan secara nyata menjamin kelancaran usaha yang dijalankan pengusaha itu sendiri,” terangnya.
Menurut dia, bahwa perhatian yang diberikan secara nyata melahirkan rasa saling memiliki dan menjaga, sehingga meminimalisir potensi kecemburuan dan gesekan sosial.
Deddy kembali menegaskan, agar perusahaan menerapkan perimbangan pekerja yang dianjurkan pemerintah yaitu, 70 persen untuk tenaga kerja lokal dan sisanya dari luar daerah.
“Hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil mengingat tenaga kerja lokal dapat digunakan sebagai tenaga lapangan, sesuai potensi dan kemampuan kerjanya,” pintanya mengakhiri. (ner/kpg)
