PROKALTENG.CO – Politik identitas, yang seringkali dianggap netral, dapat menimbulkan dampak fatal ketika dipolitisasi secara sembarangan. Menurut Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, yang juga mantan Gubernur Kalimantan Tengah (2005-2015), penting untuk menghindari eksploitasi identitas keagamaan dan kesukuan dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Teras Narang menegaskan bahwa penggunaan politik identitas seolah-olah populis hanya akan memperburuk situasi.
“Kita harus berhenti menjadikan identitas suku atau agama sebagai bahan kampanye. Pendekatan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keragaman yang seharusnya kita junjung sebagai bangsa Indonesia,” ujarnya.
Dia juga meminta agar organisasi-organisasi kesukuan di Kalimantan Tengah tidak terlibat dalam menyuarakan dukungan berbasis suku terhadap calon-calon di Pilkada.
“Ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keragaman, tetapi juga merusak kualitas pendidikan politik yang seharusnya berbicara tentang visi, misi, dan kapabilitas calon pemimpin,” tambah Teras Narang.
Pendidikan politik yang baik, menurutnya, seharusnya fokus pada kemampuan calon dalam menyelesaikan masalah-masalah mendasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
“Kita perlu bicara tentang bagaimana calon pemimpin akan membawa dampak positif pada pembangunan masyarakat dan kemajuan daerah secara keseluruhan, bukan hanya tentang identitas budaya atau suku,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa suku dan identitas budaya tidak semestinya menjadi indikator kualitas kepemimpinan.
“Politik identitas tidak boleh dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pemilihan. Ini harus digunakan untuk kepentingan bersama, tanpa pilih kasih, dan untuk kesejahteraan seluruh warga negara di Kalimantan Tengah yang berfalsafah ‘huma betang’, yakni maju dan sejahtera bersama,” ujar Teras Narang.
Dia juga mengimbau agar organisasi-organisasi kesukuan dan lembaga-lembaga yang mengusung identitas kemasyarakatan lainnya, di luar partai politik, tetap berada pada jalur sebagai wadah pengayom masyarakat.
“Mereka tidak boleh terjebak dalam kepentingan politik pribadi atau golongan. Sebaliknya, mereka harus fokus pada pengembangan masyarakat dan mendukung kemajuan bersama,” tegasnya.
Dengan demikian, Pilkada Kalimantan Tengah diharapkan dapat berlangsung dengan fokus pada kualitas kepemimpinan dan program-program yang mampu menjawab kebutuhan rakyat, tanpa terjebak dalam politik identitas yang sempit. (tim)