26.7 C
Jakarta
Sunday, October 20, 2024

Ke Kalteng, Mentan RI Beri Arahan di Rakor Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Menteri Pertanian Republik Indonesia (RI) Andi Amran Sulaiman mendatangi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk melakukan rapat  koordinasi (Rakor) optimalisasi lahan dan cetak sawah di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (20/8).

Usai Rakor, Mentan mengaku bangga kepada Kalteng. Pasalnya ia melihat optimalisasi lahan dan cetak sawah di Kalteng.

”Kami melihat tadi ada lahan untuk pertanian 2,7 juta hektar potensi, 2,7 juta hektar, itu kita butuh 500 ribu hektare untuk padi. Kalau kita kerjakan baik-baik 3 tahun ke depan kita selesaikan. Artinya shortage pemerintah 4 juta ton itu bisa diselesaikan di Kalimantan. Dananya kita siapkan dari pusat,” ujarnya.

Menurut Amran, solusi indonesia untuk pangan bisa dibereskan dari Kalteng.

Terkait penyelesaian lahan yang berstatus hutan produksi, dia menyebut akan memprioritaskan areal penggunaan lain (APL) terlebih dahulu.

”Kemudian selebihnya, hanya 100.000 kita diskusikan dengan kementerian terkait. Kita fokus pada APL-APL 423.000. Itu saja selesai, sudah beres,”imbuhnya.

Baca Juga :  Pengembangan RTH Bundaran Besar Dibagi Dua Tahap Pengerjaan

Dia menargetkan paling lambat tiga tahun dan program itu bersifat multiyear. ”Di sini ada dana 50.000 hektare untuk oplahnya, saya minta diselesaikan. Kemarin saya berikan 80.000 hektare, tapi agak lambat dikit. Saya tarik 30.000 dipindahkan ke Merauke. Saya tanya tadi, sanggup nggak, sanggup. Alhamdulillah 51.000, tapi tahun depan kalau masih ada potensi saya kasih,”jelasnya.

”Jadi sekarang siapa pemerintah provinsi, kabupaten atau daerah cepat menjemput program ini, kami berikan,” tegasnya.

Sementara Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalteng) Sri Widanarni mengungkapkan, sebagai penerima kegiatan upsus oplah, irigasi perpompaan dan rencana cetak sawah tahun anggaran 2025 seluas 510.000 hektare yang tersebar di 14 Kabupaten atau Kota se-Kallteng.

”Termasuk dengan kunjungan kali ini, untuk melakukan rapat koordinasi oplah dan meninjau kawasan food estate di Dadahup, Kabupaten Kapuas,” ujarnya.

Baca Juga :  Tugas Utama MPA Bukan Memadamkan Api, tapi Cegah Karhutla

Gubernur menjelaskan, alokasi kegiatan irigasi perpompaan di Provinsi Kalteng sebanyak 84 unit dan sudah terealisasi 56 unit di Kabupeten Barito utara 10 unit, Kapuas 22 unit, Kotawaringin Timur 10 unit, Seryan 7 unit, Lamandau 2 Unit dan Barito Timur 5 unit.

Sri kembali menerangkan, untuk pelaksanaan kegiatan upsus optimasi lahan rawa di Provinsi Kalteng didahului dengan kegiatan survei investigasi dan desain (SID).

”Dilanjutkan dengan kegiatan kontruksi berupa perbaikan infrastruktur pengairan di lahan usaha tani yang dilaksanakan dengan TNI Angkatan Darat dan bantuan olah tanah yang dilakukan oleh petani,” terangnya.

”Sampai saat ini, realisasi kontrak SID seluas 53.375 hektare atau 98 persen, kontrak kontruksi dengan kodim seluas 45.763 hektare atau 88 persen, dan kontrak kerja sama dengan petani untuk olah tanah seluas 16.391 hektare atau 36 persen,” imbuhnya.(hfz/hnd)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Menteri Pertanian Republik Indonesia (RI) Andi Amran Sulaiman mendatangi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk melakukan rapat  koordinasi (Rakor) optimalisasi lahan dan cetak sawah di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (20/8).

Usai Rakor, Mentan mengaku bangga kepada Kalteng. Pasalnya ia melihat optimalisasi lahan dan cetak sawah di Kalteng.

”Kami melihat tadi ada lahan untuk pertanian 2,7 juta hektar potensi, 2,7 juta hektar, itu kita butuh 500 ribu hektare untuk padi. Kalau kita kerjakan baik-baik 3 tahun ke depan kita selesaikan. Artinya shortage pemerintah 4 juta ton itu bisa diselesaikan di Kalimantan. Dananya kita siapkan dari pusat,” ujarnya.

Menurut Amran, solusi indonesia untuk pangan bisa dibereskan dari Kalteng.

Terkait penyelesaian lahan yang berstatus hutan produksi, dia menyebut akan memprioritaskan areal penggunaan lain (APL) terlebih dahulu.

”Kemudian selebihnya, hanya 100.000 kita diskusikan dengan kementerian terkait. Kita fokus pada APL-APL 423.000. Itu saja selesai, sudah beres,”imbuhnya.

Baca Juga :  Pengembangan RTH Bundaran Besar Dibagi Dua Tahap Pengerjaan

Dia menargetkan paling lambat tiga tahun dan program itu bersifat multiyear. ”Di sini ada dana 50.000 hektare untuk oplahnya, saya minta diselesaikan. Kemarin saya berikan 80.000 hektare, tapi agak lambat dikit. Saya tarik 30.000 dipindahkan ke Merauke. Saya tanya tadi, sanggup nggak, sanggup. Alhamdulillah 51.000, tapi tahun depan kalau masih ada potensi saya kasih,”jelasnya.

”Jadi sekarang siapa pemerintah provinsi, kabupaten atau daerah cepat menjemput program ini, kami berikan,” tegasnya.

Sementara Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalteng) Sri Widanarni mengungkapkan, sebagai penerima kegiatan upsus oplah, irigasi perpompaan dan rencana cetak sawah tahun anggaran 2025 seluas 510.000 hektare yang tersebar di 14 Kabupaten atau Kota se-Kallteng.

”Termasuk dengan kunjungan kali ini, untuk melakukan rapat koordinasi oplah dan meninjau kawasan food estate di Dadahup, Kabupaten Kapuas,” ujarnya.

Baca Juga :  Tugas Utama MPA Bukan Memadamkan Api, tapi Cegah Karhutla

Gubernur menjelaskan, alokasi kegiatan irigasi perpompaan di Provinsi Kalteng sebanyak 84 unit dan sudah terealisasi 56 unit di Kabupeten Barito utara 10 unit, Kapuas 22 unit, Kotawaringin Timur 10 unit, Seryan 7 unit, Lamandau 2 Unit dan Barito Timur 5 unit.

Sri kembali menerangkan, untuk pelaksanaan kegiatan upsus optimasi lahan rawa di Provinsi Kalteng didahului dengan kegiatan survei investigasi dan desain (SID).

”Dilanjutkan dengan kegiatan kontruksi berupa perbaikan infrastruktur pengairan di lahan usaha tani yang dilaksanakan dengan TNI Angkatan Darat dan bantuan olah tanah yang dilakukan oleh petani,” terangnya.

”Sampai saat ini, realisasi kontrak SID seluas 53.375 hektare atau 98 persen, kontrak kontruksi dengan kodim seluas 45.763 hektare atau 88 persen, dan kontrak kerja sama dengan petani untuk olah tanah seluas 16.391 hektare atau 36 persen,” imbuhnya.(hfz/hnd)

Terpopuler

Artikel Terbaru