RENCANA
pemerintah memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke luar pulau Jawa
nampaknya sudah hampir final. Bahkan pada 2021, pemerintah berencana mulai
melakukan tahapan rekontruksi pembangunan sarana pra sarana awal pada Ibu Kota
baru yang terpilih. Anggaranya, dipastikan tidak akan membebani Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri PPN atau Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, nantinya ada dua skenario
pembiayaan untuk pembangunan Ibu Kota baru tersebut. Untuk skenario pertama
akan menggelontorkan dana Rp 466 triliun, sementara skenario kedua sebesar Rp
323 triliun.
Untuk skenario pertama, pihaknya merencanakan akan
membangun berbagai fungsi utama gedung dan sarana TNI-Polri dengan total
kebutuhan anggaran sebesar Rp 51 triliun. Sementara untuk fungsi pendukung
seperti fasilitas perumahan pendidikan dan kesehatan akan diberikan sebesar Rp
265 triliun.
Selanjutnya, kata Bambang, pembangunan sarana prasarana
infrastruktur akan dianggarkan sebesar Rp 106 triliun dan untuk pengadaan lahan
sekitar 8 triliun. Namun, seluruh skema pembiayaan itu tidak akan seluruhnya
dibebankan kepada APBN.
“APBN masih akan ada. Tapi penggunaaanya lebih banyak ke
infrastruktur membangun istana kepresidenan, bangunan strategis untuk TNI dan
Polri, rumah dinas baik ASN dan TNI Polri, fasilitas pendidikan, pengadaan
lahan dan ruang terbuka hijau,†kata Bambang dalam acara diskusi di Bappenas,
Jakarta, Rabu (26/6).
Bambang mengatakan, pemerintah nantinya akan lebih banyak
melakukan skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan swasta
dalam pembangunan di Ibu Kota baru. Sebaliknya, pemerintah juga akan mendorong
BUMN untuk pengembangan infrastruktur bandara, pelabuhan dan jalan umum.
“Kalau KPBU utamanya seperti gedung kantor, beberapa
infrastruktur seperti listrik, air, hotel, restoran, shopping mall dan
perumahan. Jadi, swasta akan melihat Ibu Kota baru ini sebagai sarana investasi
yang menarik,†terangnya.
Untuk mengawal dan mengelola pembangunan Ibu Kota,
pemerintah akan membentuk badan otoritas khusus yang bisa menjadi penanggung
jawab proyek kerjasama (PJPK). “Dengan PGPK ini, apakah BUMN atau swasta bisa
bekerjasama untuk ikut berinvestasi membangun ibu kota baru ini,†tukasnya.
Sebagaimana diketahui, rencana pemerintah untuk melakukan
pemindahan Ibu Kota masih pada tahap penentuan lokasi kota baru yang akan
ditunjuk peganti Jakarta sampai akhir 2019. Pada 2020, pemerintah berencana
untuk mengodok masterplan sampai detail desain Ibu Kota baru.
Sementara pada 2021, pemerintah akan sudah mulai tahapan
kontruksi pembangunan tahapan awal selama tiga tahun. Pada 2024, Ibu Kota telah
dipersiapkam untuk dilakukan pemindahan tahap pertama.(JPC)