27 C
Jakarta
Tuesday, February 24, 2026

Setahun Pemerintahan Fairid-Zaini, Pengamat:Program Sosial Berhasil, Transformasi Smart City Ngadat

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Tepat satu tahun berjalannya roda pemerintahan kepemimpinan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dan Wakil Wali Kota Achmad Zaini,  sejumlah kebijakan menuai apresiasi sekaligus catatan kritis.

Salah satu pengamat tata kelola pemerintahan di Kota Palangka Raya, Marvy Ferdian Agusta Sahay menyoroti langkah sigap Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya dalam meredam gejolak ekonomi warga patut diacungi jempol.  Namun juga dia menilai, fondasi menuju Smart City masih membutuhkan akselerasi serius pada tahun-tahun mendatang.

“Respons cepat melalui operasi pasar sembako murah dan penyaluran BLT sangat efektif untuk menjaga daya beli warga di masa transisi. Selain itu, langkah mempertahankan BPJS gratis dan beasiswa pendidikan adalah kebijakan afirmatif yang menjamin aksesibilitas masyarakat,” ungkapnya, Senin (23/2/26).

Baca Juga :  Positif Covid-19 Bertambah 3 Orang, Masyarakat Diingatkan Ikuti Anjura

Namun, Marvy juga menyoroti bahwa kualitas layanan prima belum sepenuhnya tercapai. Rehabilitasi Puskesmas Menteng misalnya ia nilai sebagai langkah positif, namun fasilitas lain seperti Puskesmas Kayon yang sudah kelebihan beban pasien harus segera mendapat giliran perbaikan.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa mesin birokrasi masih menjadi tantangan terbesar. Transformasi menuju Smart Governance kerap terbentur oleh ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sinkronisasi dalam mengeksekusi lima program prioritas masih berjalan sendiri-sendiri. Program infrastruktur dan UMKM belum terintegrasi menjadi satu ekosistem ekonomi,” jelasnya.

Dari sisi lingkungan, kebijakan pemko selama setahun terakhir dinilai masih reaktif terhadap genangan air maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mengingat lanskap geografis Palangka Raya yang beririsan dengan lahan gambut, pengamat tersebut mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan preventif-struktural yang berwawasan lingkungan.

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  Pemkab Lamandau Dukung Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah

Sebagai rekomendasi ke depan, pengamat mendesak agar pembangunan tidak sekadar bersifat top-down.

“Tingkatkan pelibatan kelompok warga, mulai dari musrenbang hingga evaluasi kebijakan, serta pastikan pemerataan pembangunan menyentuh wilayah pinggiran kota seperti Kecamatan Bukit Batu, Rakumpit, dan Sabangau,” pungkasnya. (her)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Tepat satu tahun berjalannya roda pemerintahan kepemimpinan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dan Wakil Wali Kota Achmad Zaini,  sejumlah kebijakan menuai apresiasi sekaligus catatan kritis.

Salah satu pengamat tata kelola pemerintahan di Kota Palangka Raya, Marvy Ferdian Agusta Sahay menyoroti langkah sigap Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya dalam meredam gejolak ekonomi warga patut diacungi jempol.  Namun juga dia menilai, fondasi menuju Smart City masih membutuhkan akselerasi serius pada tahun-tahun mendatang.

“Respons cepat melalui operasi pasar sembako murah dan penyaluran BLT sangat efektif untuk menjaga daya beli warga di masa transisi. Selain itu, langkah mempertahankan BPJS gratis dan beasiswa pendidikan adalah kebijakan afirmatif yang menjamin aksesibilitas masyarakat,” ungkapnya, Senin (23/2/26).

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  Positif Covid-19 Bertambah 3 Orang, Masyarakat Diingatkan Ikuti Anjura

Namun, Marvy juga menyoroti bahwa kualitas layanan prima belum sepenuhnya tercapai. Rehabilitasi Puskesmas Menteng misalnya ia nilai sebagai langkah positif, namun fasilitas lain seperti Puskesmas Kayon yang sudah kelebihan beban pasien harus segera mendapat giliran perbaikan.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa mesin birokrasi masih menjadi tantangan terbesar. Transformasi menuju Smart Governance kerap terbentur oleh ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sinkronisasi dalam mengeksekusi lima program prioritas masih berjalan sendiri-sendiri. Program infrastruktur dan UMKM belum terintegrasi menjadi satu ekosistem ekonomi,” jelasnya.

Dari sisi lingkungan, kebijakan pemko selama setahun terakhir dinilai masih reaktif terhadap genangan air maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mengingat lanskap geografis Palangka Raya yang beririsan dengan lahan gambut, pengamat tersebut mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan preventif-struktural yang berwawasan lingkungan.

Baca Juga :  Pemkab Lamandau Dukung Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah

Sebagai rekomendasi ke depan, pengamat mendesak agar pembangunan tidak sekadar bersifat top-down.

“Tingkatkan pelibatan kelompok warga, mulai dari musrenbang hingga evaluasi kebijakan, serta pastikan pemerataan pembangunan menyentuh wilayah pinggiran kota seperti Kecamatan Bukit Batu, Rakumpit, dan Sabangau,” pungkasnya. (her)

Terpopuler

Artikel Terbaru