PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Kalteng 2025 bersama pemerintah pusat. Rapat koordinasi tersebut digelar di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (7/8/2025).
Dalam rakor tersebut, dilakukan penandatangan komitmen penanggulangan karhutla oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisal Nurofiq, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suhartoyo, Kepala BMKG Pusat Dwikorita Karnawati, Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran dan jajaran forkopimda dan perwakilan bupati.
Menteri LH Hanif Faisal Nurofiq menekankan pentingnya upaya bersinergi dalam penanggulangan karhutla, mengingat kondisi karhutla menjadi perhatian bersama.
“Kita akan memasuki masa agak sedikit berat dalam bulan ini, berdasarkan BMKG. Oleh karena itu, kesiapsiagaan perlu dibangun bersama,”ujar Hanif Faisal Nurofiq.
Dia menyebut, Kalteng memiliki karakteristik yang perlu mendapat perhatian serius. Alasannya, hampir 30 persen lahan di Kalteng merupakan lahan gambut yang perlu kehati-hatian dalam penanganan karhutla.
”Saya berharap penuh kepada gubernur dengan jajarannya untuk mampu mengendalikan dengan cepat dan efektif serta efisien,” imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suhartoyo menjelaskan bahwa Kalteng menjadi salah satu prioritas dalam penanganan karhutla tahun ini.
Dia menjelaskan Kalteng merupakan salah satu provinsi prioritas dalam penanggulangan karhutla bersama lima provinsi lainnya.
”Operasi modifikasi cuaca yang kami datangkan sudah berhasil. Sudah ada hujan kemarin walaupun hujannya ringan sedang,” terangnya.
Wilayah Kalteng, sebut Suhartoyo sudah menetapkan siaga darurat karhutla.
”Mudah-mudahan siaga darurat di Kalteng tidak harus ditingkatkan ke tanggap darurat. Siaga darurat terus sampai September kemudian turun sampai normal,”ujarnya lagi.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menyatakan bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan cukup ekstrem dan berpotensi meningkatkan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalteng.
“Musim kemarau tahun ini diperkirakan cukup ekstrem. Kami akan segera melaporkan kondisi terakhir pada tanggal 25 Agustus mendatang, termasuk peningkatan hotspot di beberapa wilayah,” ujar Agustiar.
Agustiar juga menegaskan bahwa penanggulangan karhutla memerlukan perhatian serius dari semua pihak dan koordinasi lintas sektor yang lebih intensif.
“Kami mencatat adanya peningkatan aktivitas karhutla. Misalnya, dari 1.408 kejadian pada tahun 2018, jumlahnya meningkat hingga 1,7 persen pada tahun-tahun berikutnya. Ini menjadi indikator penting bahwa kita harus waspada,” tegasnya.
Menurutnya, sejak tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalteng telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla yang terus aktif hingga saat ini. Satgas ini bekerja di lapangan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan kebakaran.
“Saya bersyukur bahwa pascakebakaran hebat tahun 2015 dan 2016, peran perusahaan dalam mendukung penanggulangan karhutla semakin meningkat. Sejak tahun 2020 hingga 2021, kerja sama lintas sektor terus dilakukan, termasuk keterlibatan perusahaan di daerah rawan,” ungkapnya.
Dikatakannya lagi bahwa dirinya juga menginstruksikan kepada para bupati dan wali kota se-Kalteng agar menambah posko siaga. Terutama di wilayah yang belum memiliki fasilitas pemantauan karhutla.
“Kita minta kepala daerah menambah pos pemantauan dan terus bersiaga dengan rencana-rencana aksi yang konkret,” imbuhnya.
Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah pusat, gubernur menyampaikan apresiasinya atas peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mendukung upaya pemadaman dan modifikasi cuaca.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat melalui BNPB yang terus mendukung operasi tanggap darurat. OMC (Operasi Modifikasi Cuaca) dan pemadaman langsung menjadi strategi utama kita,” katanya.
Menutup pernyataannya, dia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan lingkungan dan menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Sinergi pusat dan daerah akan terus diperkuat dalam menghadapi tantangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan ke depan,”pungkas Agustiar.(hfz)