JAKARTA-Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan
jadwal rangkaian seleksi CPNS 2019. Pengumuman pendaftaran dikeluarkan setelah
Presiden Joko Widodo dilantik, sekaligus menunggu nomenklatur kementerian baru.
Sekretaris
Kementerian PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji menyampaikan, semula pelaksanaan rekrutmen
CPNS baru direncanakan selesai pada tahun ini juga. Tetapi ternyata proses
pengajuan formasi yang berbasis online membutuhkan waktu lama. “Sistem
e-formasi membutuhkan waktu yang relatif lebih lama,” jelasnya, Jumat (4/10).
Berdasarkan jadwal
yang ditetapkan Kementerian PAN-RB, pendaftaran CPNS baru dibuka November nanti.
Kemudian untuk seleksi kompetensi dasar (SKD) digelar Februari tahun depan.
Lalu penetapan CPNS baru digelar April 2020. Meskipun pelaksanaannya hingga
2020, statusnya tetap penerimaan CPNS baru 2019.
Dwi juga mengatakan,
pihaknya telah berkirim surat ke seluruh instansi terkait persiapan pelaksanaan
seleksi CPNS ini. Dalam surat tersebut pihaknya meminta kepada seluruh instansi
pusat dan daerah untuk menyiapkan gedung, komputer, hingga jaringan untuk kelancaran
pelaksanaan ujian berbasis komputer.
Melalui surat itu
pula Kementerian PAN-RB meminta instansi untuk memastikan ketersediaan
anggaran. Sebab, pelaksanaan CPNS 2019 berjalan sampai awal tahun depan. Pihaknya
mengingatkan agar jangan sampai rangkaian pelaksanaan CPNS 2019 terganggu lantaran
anggaran 2020 belum tersedia.
Kepala Biro Humas
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mochammad Ridwan mengatakan, panitia seleksi
nasional juga akan mengevaluasi soal ujian yang akan digunakan dalam seleksi
penerimaan. Dalam seleksi CPNS 2018 lalu, soal ujian dinilai terlalu susah
untuk dijawab.
“Ada yang
bilang soalnya soal dewa. Kita akan buat soalnya lebih membumi,” jelasnya.
Sementara itu,
Kementerian Agama (Kemenag) menaruh perhatian besar pada seleksi CPNS tahun ini.
Di antaranya terkait kekurangan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam
(PAI) di sekolah umum. Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Kemenag Rohmat
Mulyana mengatakan, ada kekurangan guru PAI sebanyak 32 ribu orang.
“Jika ditambah
dengan yang akan pensiun, kekurangannya mencapai 52 ribuan orang,” bebernya.
Dia menjelaskan,
pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pemda terkait kekurangan guru PAI ini.
Tujuannya supaya formasi guru PAI mendapatkan prioritas dalam pengusulan
formasi CPNS baru. Selama ini kuota CPNS baru untuk formasi guru PAI dinilai masih
sedikit. Contohnya pada seleksi CPNS 2018 lalu, hanya 4.150 orang untuk seluruh
Indonesia.
Rohmat mengatakan,
meskipun diurus oleh Kemenag, tetapi pengangkatan dan rekrutmen guru PAI ada di
pemda. Secara umum guru PAI di sekolah negeri adalah PNS pemda, bukan pegawai
Kemenag.
Selain soal
kekurangan guru PAI di sekolah, dia juga berharap Kemenag dilibatkan dalam
rekrutmen. Rohmat mengatakan, selama ini rekrutmen guru PAI disamakan dengan
guru-guru lainnya. Sementara untuk rekrutmen guru madrasah yang dilakukan
Kemenag, ada penilaian wawancara. Penilaian ini dilakukan setelah pelaksanaan
SKD.
“Tidak hanya
CAT (ujian berbasis komputer, red), tetapi ada instrumen wawancara
mendalam,” jelasnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui minat pelamar
menjadi guru. Selain itu, agar bisa mendeteksi kemungkinan calon guru itu
berpaham radikal atau liberal. Sebab, dua paham tersebut tak sejalan dengan
semangat Kemenag yang mengampanyekan Islam wasatiyah. Islam yang berada di
tengah-tengah. Tidak cenderung radikal atau mengarah ke liberal.
Menurut Rohmat,
seleksi CPNS idelanya tidak hanya mengukur kecerdasan. “Karena mengukur
kecerdasan lewat CAT itu saya kira terlalu sederhana,” tuturnya. Dia
berharap keinginan Kemenag untuk terlibat dalam seleksi CPNS formasi guru PAI
bisa terwujud kali ini. (wan/jpg/ce/ala)