PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalteng bersama
lembaga penyelenggara pemilu dan legislatif masih intens menggodok anggaran
untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kalteng tahun 2020. Total
anggaran yang diusulkan oleh penyelenggara maupun pengaman pilkada sebesar
Rp551miliar atau mencapai setengah triliun.
Angka ini lebih besar jika dibandingan dengan
pelaksanaan pilkada 2015 yang hanya membuthkan Rp189 miliar.Gubernur Kalteng H
Sugianto Sabran melalui Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengungkapkan, pelaksanaan
pilkada pada 2020 nanti harus dibiayai oleh pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan
dan belanja daerah (APBD). Anggaran tersebut diusulkan oleh pihak penyelenggara
pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Sedangkan pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan
pilkada adalah polda dan korem,†tambahnya saat rapat TAPD di Gedung DPRD
Kalteng, Selasa (3/9).
Dijelaskannya, anggaran yang diusulkan penyelenggara
dan pihak keamanan pilkada berbeda besarannya. KPU Kalteng mengusulkan Rp356
miliar. Sebagai perbandingnya adalah pilkada 2015. Anggaran yang dikeluarkan saat
itu sebesar Rp137 miliar.
“Dari perbandingan ini terlihat adanya peningkatan
kurang lebih 300 persen,†jelasnya.
Usulan anggaran selanjutnya dari Bawaslu
Kalteng yakni sebesar Rp122 miliar, dengan perbandingan pilkada 2015 sebesar Rp30
miliar. Dengan demikian ada kenaikan sekitar 400 persen. Kenaikan anggaran
pilkada tak hanya diusulkan oleh pihak penyelenggara, tapi juga pihak yang
bertanggung jawab atas keamanan selama penyelenggaraan pilkada.
“Polda Kalteng telah mengajukan usulan dalam
rangka pengamanan penyelenggaraan pilkada 2020 sebesar Rp71 miliar. Sebagai
pembanding adalah anggaran pada pilkada 2015 sebesar Rp20 miliar. Jadi, ada kenaikan
sekitar 350 persen,†beber Fahrizal.
Sementara itu, korem mengusulkan anggaran sebesar
Rp2,1 miliar. Kenaikan anggran ini dinilai tak terlalu signifikan. Sebab, pada
pilkada 2015 lalu, dana pengamanan yang dikeluarkan untuk korem sebesar Rp1,7 miliar.
Meski usulan anggaran ini cukup fantastis
ujar Fahrizal, pihaknya belum dapat mengotak-atik, lantaran soal anggaran ini
harus dibahas bersama anggota DPRD Kalteng. Dengan demikian, menjadi
kesepakatan bersama antara Pemprov Kalteng dengan anggota dewan.
“Anggaran pilkada ini harus menjadi
kesepakatan bersama, karena Pemprov Kalteng dan DPRD Kalteng merupakan mitra kerja
dalam membahas anggaran dan menjalankan fungsi budgeting,†pungkasnya. (abw/ce/ala)