PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Aliansi Borneo Bersatu merespon soal Kepala dan Deputi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengundurkan diri dan disetujui Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Selanjutnya Presiden menunjuk Basuki Hadimulyono dan Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Otorita IKN.
Menyikapi hal tersebut, juru bicara Aliansi Borneo Bersatu yang juga Wakil Presiden Eksternal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), H Rahmat Nasution Hamka (RNH) menyuarakan sikap.
“Marilah kita, suku bangsa Dayak yang telah menjadikan pulau Kalimantan sebagai tanah leluhur untuk terus mengawal Otorita IKN berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, ini sebagai bagian dari marwah harkat martabat kita bersama yang telah diberi kepercayaan oleh Negara kepada tanah leluhur kita,” ujarnya, Selasa (4/6/2024) pagi.
Dia menerangkan, Aliansi Borneo Bersatu tidak hanya berbicara kepada suku bangsa Dayak. Akan tetapi juga mengajak segenap suku bangsa lainnya yang ada di tanah Borneo untuk bersama-sama mewujudkan Otorita IKN sebagai kebanggaan bagi bangsa Indonesia.
“Mengajak kepada segenap suku bangsa lainnya untuk dapat bersama-sama mewujudkan Otorita IKN sebagai kebanggaan kita bangsa Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, Aliansi Borneo Bersatu juga meminta kepada pemerintahan selanjutnya untuk tetap konsisten dan konsekuen dalam mewujudkan Otorita IKN. Itu sebagaimana yang telah direncanakan.
Menurut pria yang kini juga menjabat Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalteng itu, bahwa sikap ini menunjukkan dukungan yang kuat terhadap keberlangsungan Otorita IKN sebagai entitas yang diharapkan membawa kemajuan bagi tanah leluhur pulau Kalimantan.
”Sejak awal Aliansi Borneo Bersatu terus mendukung dan mendorong agar IKN dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian, Aliansi Borneo Bersatu juga ingin agar pembangunan IKN memperhatikan keberadaan masyarakat Adat Dayak dan melibatkan masyarakat Dayak,”ujarnya. (hfz/hnd)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Aliansi Borneo Bersatu merespon soal Kepala dan Deputi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengundurkan diri dan disetujui Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Selanjutnya Presiden menunjuk Basuki Hadimulyono dan Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Otorita IKN.
Menyikapi hal tersebut, juru bicara Aliansi Borneo Bersatu yang juga Wakil Presiden Eksternal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), H Rahmat Nasution Hamka (RNH) menyuarakan sikap.
“Marilah kita, suku bangsa Dayak yang telah menjadikan pulau Kalimantan sebagai tanah leluhur untuk terus mengawal Otorita IKN berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, ini sebagai bagian dari marwah harkat martabat kita bersama yang telah diberi kepercayaan oleh Negara kepada tanah leluhur kita,” ujarnya, Selasa (4/6/2024) pagi.
Dia menerangkan, Aliansi Borneo Bersatu tidak hanya berbicara kepada suku bangsa Dayak. Akan tetapi juga mengajak segenap suku bangsa lainnya yang ada di tanah Borneo untuk bersama-sama mewujudkan Otorita IKN sebagai kebanggaan bagi bangsa Indonesia.
“Mengajak kepada segenap suku bangsa lainnya untuk dapat bersama-sama mewujudkan Otorita IKN sebagai kebanggaan kita bangsa Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, Aliansi Borneo Bersatu juga meminta kepada pemerintahan selanjutnya untuk tetap konsisten dan konsekuen dalam mewujudkan Otorita IKN. Itu sebagaimana yang telah direncanakan.
Menurut pria yang kini juga menjabat Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalteng itu, bahwa sikap ini menunjukkan dukungan yang kuat terhadap keberlangsungan Otorita IKN sebagai entitas yang diharapkan membawa kemajuan bagi tanah leluhur pulau Kalimantan.
”Sejak awal Aliansi Borneo Bersatu terus mendukung dan mendorong agar IKN dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian, Aliansi Borneo Bersatu juga ingin agar pembangunan IKN memperhatikan keberadaan masyarakat Adat Dayak dan melibatkan masyarakat Dayak,”ujarnya. (hfz/hnd)
