Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo. Mengatakan, sampai dengan saat ini belum ada Pj Kepala Daerah yang mengundurkan diri. Namun hanya sebatas konsultasi untuk mengundurkan diri.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo. Mengatakan, indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2023 sebesar 73,73 merupakan capaian yang bagus, sudah melampaui target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, karena masuk IPM kategori tinggi.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo. Mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus mendorong dalam meningkatkan dokter spesialis di Kalteng.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Meminta penjabat (Pj) kepala daerah yang ingin maju pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024 segera mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo. Membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-V Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Kalteng Tahun 2024, di salah satu hotel di Palangkaraya, Rabu (3/7).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy. Mengajak seluruh elemen Kabupaten Pulang Pisau untuk menaruh perhatian pada beberapa sektor strategis yang menyentuh langsung oleh masyarakat, yaitu sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berinisiatif melakukan revisi atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015. Tentang Tata Cara Angkutan Laut dan Sungai yang melintasi di Bawah Jembatan Bentang Panjang. Pihaknya menyebut perda itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap norma maupun substansinya.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menanggapi terkait rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masuk tiga daerah teratas penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bersama dengan Papua dan Sumatera Utara.
Kesehatan merupakan faktor penting dalam membangun daerah yang berkemajuan. Sebab, sumber daya manusia (SDM) yang sehat merupakan salah satu faktor penentu produktivitas pembangunan suatu daerah.