DPRD Palangka Raya mendukung digitalisasi transaksi usaha melalui pemasangan alat perekam, guna meningkatkan transparansi pajak dan meminimalisir kebocoran PAD.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus memperkuat pendampingan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam reformasi sistem Pajak Alat Berat (PAB).