Polres Lamandau menegaskan penanganan kasus perkelahian terkait sengketa tanah yang melibatkan oknum kepala dinas tetap berjalan sesuai prosedur hukum.
Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan beredarnya potongan video yang melibatkan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kabupaten Lamandau, Hendroplin.
Mediasi terkait kepemilikan tanah mempertemukan dua pihak yang bersengketa. Yakni Astamaji dan Tuah F. Assau, terkait tanah di Jalan Menteng XII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Uang milik mendiang aktor Nasrullah alias Mat Solar sebesar Rp 3,3 miliar yang sempat dikonsinyasikan ke Pengadilan Negeri Tangerang setelah adanya sengketa antara Mat Solar dan Muhammad Idris
DPRD Kota Palangka Raya menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengharuskan Pemerintah Kota (Pemko) menyerahkan bangunan Puskesmas Pahandut kepada pihak penggugat.
Sengketa batas tanah berujung ancaman kekerasan di Kabupaten Lamandau. Seorang pria bernama Ulas harus berhadapan dengan hukum setelah diduga mengayunkan parang ke arah saudaranya dalam perselisihan pemasangan patok.
Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Bahrun Abbas, menegaskan pentingnya pemasangan tanda batas tanah sebagai upaya untuk mencegah sengketa tanah di masyarakat.
Masalah agraria, khususnya tumpang tindih surat tanah, masih menjadi isu di Kota Palangka Raya, terutama di Kecamatan Jekan Raya. Beberapa kasus bahkan belum terselesaikan hingga saat ini.
Pemilik Gudang di Jalan Bukit Keminting, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya mengklarifikasi soal kabar yang beredar berkaitan dengan pemagaran akses jalan menuju Gereja.
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO - Diketahui di Kota Palangkaraya cukup banyak terjadi konflik di bidang pertanahan, sehingga perlu adanya penyelesaian antara pihak-pihak yang bersengketa.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto mengatakan untuk mengatasi permasalahan tanah yang mewarnai Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya agar segera diatasi dan ditanggulangi bersama.
Sekelompok warga di Jalan Hiu Putih VIII A, Kelurahan Bukit Tunggal melakukan perlawanan hukum atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya. Â
