Ancaman bangkrut dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal membayangi perusahaan sawit jika sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 diterapkan apa adanya.
Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kabupaten Kapuas menggelar Konsultasi Publik Strategi Jangka Benah Sawit di Kabupaten Kapuas, Selasa (9/12/2025) pagi, di
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sudah lebih dulu merilis sinyal merah kerentanan ekologis di Sumatra. Negara serta korporasi bertanggung jawab dalam terjadinya banjir dan tanah longsor saat ini.
Kasus pemanenan ilegal atau pencurian sawit masih terus terjadi di wilayah Nanga Bulik. Faktor ekonomi dan harga tandan buah segar (TBS) yang relatif tinggi menjadi penyebab utama tindakan nekat terse
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. Menegaskan bahwa sektor kelapa sawit akan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Industri sawit nasional tengah menghadapi dinamika yang semakin kompleks. Dunia perdagangan yang berubah cepat, tuntutan tata kelola yang makin ketat dan kebijakan energi baru menjadi faktor besar
Pemerintah diminta tak terburu-buru soal wacana proyek kereta api di Pulau Kalimantan. Pasalnya, pembangunan rel kereta api yang menghubungkan lima provinsi dinilai cukup rumit dan mesti dikaji mendal
