Raperda

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO -  Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo menyampaikan bahwa pelaksanaan target Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus minimal mencapai 50 persen untuk mengoptimalkan fungsi Raperda dalam kelanjutan pelaksanaannya.

DPRD Murung Raya (Mura) melaksanakan Rapat Paripurna ke 2 masa sidang I tahun 2024, dalam rangka penyerahan Raperda tentang Lambang DPRD Kabupaten Murung Raya, dan penyampaiann hasil reses DPRD Kabupaten Mura, Senin (18/3) siang.

Dalam rangka untuk menyamakan persepsi antar anggota, Pansus DPRD Kalteng mengelar rapat internal untuk membahas 3 Raperda. Rapat tersebut digelar di ruangan gabungan DPRD Kalteng, Selasa (5/3).

Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat, di ruang rapat gabungan, Senin (26/2). Rapat dipimpin Ketua Banmus DPRD Kapuas Ardiansah, S.Hut, MM didampingi Wakil Ketua Banmus DPRD Kapuas Yohanws, ST, dan Anggota Banmus DPRD Kapuas serta dari eksekutif.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat percepatan pembentukan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang disabilitas, Kamis (1/2) kemarin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) menggelar rapat paripurna ke 9 masa sidang III tahun 2023 dalam rangka penyerahan materi sidang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangkaraya menggelar Rapat Paripurna ke-14 masa persidangan I tahun sidang 2023/2024 di ruang rapat komisi secara daring. Rapat tersebut membahas persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palangkaraya tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Murung Raya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pasalnya, ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam membuat sebuah Raperda yang nantinya akan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat dan Hukum Adat.

Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk Tahun 2024 sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan I Tahun Sidang 2023.

DPRD Murung Raya melaksanakan rapat paripurna 6 masa sidang III tahun 2023 dalam rangka penyampaian hasil reses anggota DPRD Murung Raya dan penyerahan dua buah Raperda tahun 2023.