Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus melakukan penyesuaian terhadap program dan belanja daerah. Setelah mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp141 miliar pada tahun 2025.
Banyaknya perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Membuat pemerintah daerah setempat mendorong agar perusahaan tersebut bisa lebih aktif berperan dalam pembangunan desa. Khususnya pembangunan di sekitar lokasi perusahaan itu.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan public, dengan mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab.
Penurunan dana bagi hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) dalam mengelola anggaran pembangunan.
Setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotawaringin Timur (Kotim) 2024 yang cukup panjang. Bupati Kotim Halikinnor menegaskan pentingnya kembali merajut persatuan demi kemajuan daerah.
Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotawaringin Timur (Kotim) 2024 telah resmi berakhir setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menetapkan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih untuk periode 2025-2030.
Pengelolaan dana desa yang tidak transparan berpotensi merugikan masyarakat, dan menghambat pembangunan di pedesaan. Menyadari hal ini, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana desa agar sesuai dengan peruntukannya.
